LABUHA-Kepala Kantor Pelabuhan Babang, H. Izwar H dinilai tidak proaktif membangun kerjasama dengan Pemda Halsel termasuk DPRD. Hal itu terlihat dengan tidak hadir dalam rapat dengar pendapat antara  Komisi II DPRD dengan lembaga terkait. "Sudah beberapa kali kita rapat  tidak  kepala Kanpel Babang tidak pernah hadir, padahal rapat tersebut  penting karena ada kaitan dengan kebijakannya," ujar Ketua Komisi II, Gufran Mahmud, Kamis (11/5) .

Menurutnya,  Kanpel Babang juga tidak menindaklanjuti edaran Kementrian Perhubungan melalui Dirjen Laut tentang retribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kepulauan kecil sehingga banyak pelaku usaha distribusi BBM ke pesisir ditangkap Polisi karena tidak mengantongi surat izin berlayar. "Surat itu harus dikeluarkan Kanpel sebagaimana diatur dalam surat edaran Kemenhub. Tidak jelas apa alasannya sehingga Kanpel tidak mau mengeluarkan izin itu. Kita dapat banyak pengaduaan  masyarakat terkait masalah ini," katanya.

DPRD Halsel melalui Komisi II kata Gufran, telah melaporkan ke Kemenhub sekaligus mendesak  kepala Kanpel Babang segera dievaluasi kinerjanya. Menurut anggota DPRD dari Partai Golkar itu, atas laporan Komisi II,  Kemenhub berjanji akan menindaklanjuti. "Edaran  sudah jelas tapi tidak ditindaklanjuti. Setiap distribusi BBM ke pesisir, Kanpel tidak mengeluarkan  izin berlayar sehingga banyak yang ditahan Polisi. Ini yang  kita sayangkan. Makanya yang bersangkutan harus dievaluasi," tegasnya. (one)