LABUHA-Kepala Kantor Pelabuhan Babang, H. Izwar H dinilai tidak
proaktif membangun kerjasama dengan Pemda Halsel termasuk DPRD. Hal itu
terlihat dengan tidak hadir dalam rapat dengar pendapat antara Komisi
II DPRD dengan lembaga terkait. "Sudah beberapa kali kita rapat tidak
kepala Kanpel Babang tidak pernah hadir, padahal rapat tersebut penting
karena ada kaitan dengan kebijakannya," ujar Ketua Komisi II, Gufran
Mahmud, Kamis (11/5) .
Menurutnya, Kanpel Babang juga tidak menindaklanjuti edaran Kementrian Perhubungan melalui Dirjen Laut tentang retribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kepulauan kecil sehingga banyak pelaku usaha distribusi BBM ke pesisir ditangkap Polisi karena tidak mengantongi surat izin berlayar. "Surat itu harus dikeluarkan Kanpel sebagaimana diatur dalam surat edaran Kemenhub. Tidak jelas apa alasannya sehingga Kanpel tidak mau mengeluarkan izin itu. Kita dapat banyak pengaduaan masyarakat terkait masalah ini," katanya.
DPRD Halsel melalui Komisi II kata Gufran, telah melaporkan ke Kemenhub sekaligus mendesak kepala Kanpel Babang segera dievaluasi kinerjanya. Menurut anggota DPRD dari Partai Golkar itu, atas laporan Komisi II, Kemenhub berjanji akan menindaklanjuti. "Edaran sudah jelas tapi tidak ditindaklanjuti. Setiap distribusi BBM ke pesisir, Kanpel tidak mengeluarkan izin berlayar sehingga banyak yang ditahan Polisi. Ini yang kita sayangkan. Makanya yang bersangkutan harus dievaluasi," tegasnya. (one)
Menurutnya, Kanpel Babang juga tidak menindaklanjuti edaran Kementrian Perhubungan melalui Dirjen Laut tentang retribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kepulauan kecil sehingga banyak pelaku usaha distribusi BBM ke pesisir ditangkap Polisi karena tidak mengantongi surat izin berlayar. "Surat itu harus dikeluarkan Kanpel sebagaimana diatur dalam surat edaran Kemenhub. Tidak jelas apa alasannya sehingga Kanpel tidak mau mengeluarkan izin itu. Kita dapat banyak pengaduaan masyarakat terkait masalah ini," katanya.
DPRD Halsel melalui Komisi II kata Gufran, telah melaporkan ke Kemenhub sekaligus mendesak kepala Kanpel Babang segera dievaluasi kinerjanya. Menurut anggota DPRD dari Partai Golkar itu, atas laporan Komisi II, Kemenhub berjanji akan menindaklanjuti. "Edaran sudah jelas tapi tidak ditindaklanjuti. Setiap distribusi BBM ke pesisir, Kanpel tidak mengeluarkan izin berlayar sehingga banyak yang ditahan Polisi. Ini yang kita sayangkan. Makanya yang bersangkutan harus dievaluasi," tegasnya. (one)
 |
| Dialog kebudayaan di Pulau Taliabu |
BOBONG-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbus) Kabupaten Pulau
Taliabu menggelar dengan kebudayaan dengan thema : "Menumbuhkembangkan
Budaya Taliabu dalam Insan Generasi Muda HemangsIa Sia Dufa" bertempat
di gedung Siadufa, Rabu dan kamis (11/05).
Dialog itu diikuti 300 peserta terdiri dari tokoh adat, ketua pemuda, kepala desa, perwakilan guru-guru muatan lokal SD dan SMP, se-kabupaten Pulau Taliabu. Acara ini dibuka staf ahli bupati, Tasrin Rasid mewakili bupati Pulau Taliabu, karena Aliong Mus berhalangan.
Dalam sambutan bupati yang dibacakan Tasrin Rasid mengatakan, pemerintah daerah kabupaten Pulau Taliabu menyadari bahwa pembangunan suatu daerah tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik semata melainkan pembangunan yang bertumpu pada manusia secara non fisik.
Sementara Nurjuni Kapota, kepala bidang kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Taliabu yang juga ketua panita melaporkan, kegiatan ini berlangsung selama dua hari mulai 10-11 Mei 2017. Dialog ini bertujuan menjaring aspirasi masyarakat dalam rangka menyatukan presepsi tentang simbol adat di Pulau Taliabu.
“Jadi kegiatan ini berlangsung dua hari dengan dimaksud menjaring aspirasi masyarakat untuk menyatukan persepsi tentang simbol adat istiadat di Kabupaten Pulau Taliabu," papar Nurjana.
Nurjani menambahkan, kegiatan ini bertujuan melestarikan dan mempromosikan budaya Taliabu sekaligus melestarikan, mengenalkan, meningkatkan dan mempromosikan kebudayaan adat tari-tarian, rumah adat, pariwisata dan bahasa daerah asli Taliabu guna kepada masyarakat Indonesia dan mancanegara. Sementara yang menjadi pemateri Antropolog Universitas Khairun Ternate, Andi Surman Karman, S.Sos,MA dan Sarifudin Abdulrahman,S.Sos,.M.A. (nan)
Dialog itu diikuti 300 peserta terdiri dari tokoh adat, ketua pemuda, kepala desa, perwakilan guru-guru muatan lokal SD dan SMP, se-kabupaten Pulau Taliabu. Acara ini dibuka staf ahli bupati, Tasrin Rasid mewakili bupati Pulau Taliabu, karena Aliong Mus berhalangan.
Dalam sambutan bupati yang dibacakan Tasrin Rasid mengatakan, pemerintah daerah kabupaten Pulau Taliabu menyadari bahwa pembangunan suatu daerah tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik semata melainkan pembangunan yang bertumpu pada manusia secara non fisik.
Sementara Nurjuni Kapota, kepala bidang kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Taliabu yang juga ketua panita melaporkan, kegiatan ini berlangsung selama dua hari mulai 10-11 Mei 2017. Dialog ini bertujuan menjaring aspirasi masyarakat dalam rangka menyatukan presepsi tentang simbol adat di Pulau Taliabu.
“Jadi kegiatan ini berlangsung dua hari dengan dimaksud menjaring aspirasi masyarakat untuk menyatukan persepsi tentang simbol adat istiadat di Kabupaten Pulau Taliabu," papar Nurjana.
Nurjani menambahkan, kegiatan ini bertujuan melestarikan dan mempromosikan budaya Taliabu sekaligus melestarikan, mengenalkan, meningkatkan dan mempromosikan kebudayaan adat tari-tarian, rumah adat, pariwisata dan bahasa daerah asli Taliabu guna kepada masyarakat Indonesia dan mancanegara. Sementara yang menjadi pemateri Antropolog Universitas Khairun Ternate, Andi Surman Karman, S.Sos,MA dan Sarifudin Abdulrahman,S.Sos,.M.A. (nan)
 |
| H. Burhan Abdurrahman |
TERNATE-Calon gubernur Maluku Utara, Burhan Abdurrahman berharap
Partai Hati Nurai Rakyat (Hanura) mendukungnya. Sebab partai pimpinan
Jenderal Purnawirawan Wiranto ini, telah dua kali mengusungnya maju
calon walikota Ternate berhasil mengantarkannya memimpin Ternate dua
periode.
Burhan menyatakan siap mengikuti mekanisme partai, karena ia menyadari bukan kader partai. Termasuk partai-partai lain. Pernyataan itu disampaikan Burhan saat menghadiri deklarasi Laskar Muda Hanura (Lasmura) di hotel Velya Terntae, Kamis (11/5).
Dikatakan, sejak awal ia menyatakan siap maju bertarung dalam pemilihan gubernur, namun semua tergantung rekomendasi partai. Dijelaskan, saat ini ia mendapat dukungan tiga partai yang mendeklarasikan koalisi beberapa waktu lalu yakni PKB, PBB dan PKPI, namun koalisi itu baru 6 kursi, masih membutuhkan 3 atau 4 kursi lagi sebagai syarat maju calon gubernur. “Saya berharap Hanura memberikan dukungan kepada saya,” pintanya.
Walikota Ternate dua periode ini mengaku akan mendaftar semua partai yang nanti membuka pendaftaran dan penjaringan. Entah partai mana yang lebih dulu membuka pendaftaran. Meski partai tersebut telah memiliki calon, namun apabila membuka pendaftaran tetap akan mendaftar. “Terserah, nanti siapa yang direkomendasikan, tapi saya tetap berusaha,” katanya.
Tujuannya kata haji Bur, ingin maju calon gubernur dengan satu keinginan menjalankan roda pemerintahan Maluku Utara secara baik dan benar demi kemajuan daerah ini lebih baik. Diakuinya, banyak figur calon wakil yang menawarkan diri untuk berpasangan, namun Burhan belum bisa memastikan karena saat ini masih fokus melakukan komunikasi politik dengan partai politik dulu. “Saya ingin semua partai yang membuka pendaftaran akan saya daftar, nanti siapa yang direkomendasikan tidak masalah,” tandasnya. (jun)
Burhan menyatakan siap mengikuti mekanisme partai, karena ia menyadari bukan kader partai. Termasuk partai-partai lain. Pernyataan itu disampaikan Burhan saat menghadiri deklarasi Laskar Muda Hanura (Lasmura) di hotel Velya Terntae, Kamis (11/5).
Dikatakan, sejak awal ia menyatakan siap maju bertarung dalam pemilihan gubernur, namun semua tergantung rekomendasi partai. Dijelaskan, saat ini ia mendapat dukungan tiga partai yang mendeklarasikan koalisi beberapa waktu lalu yakni PKB, PBB dan PKPI, namun koalisi itu baru 6 kursi, masih membutuhkan 3 atau 4 kursi lagi sebagai syarat maju calon gubernur. “Saya berharap Hanura memberikan dukungan kepada saya,” pintanya.
Walikota Ternate dua periode ini mengaku akan mendaftar semua partai yang nanti membuka pendaftaran dan penjaringan. Entah partai mana yang lebih dulu membuka pendaftaran. Meski partai tersebut telah memiliki calon, namun apabila membuka pendaftaran tetap akan mendaftar. “Terserah, nanti siapa yang direkomendasikan, tapi saya tetap berusaha,” katanya.
Tujuannya kata haji Bur, ingin maju calon gubernur dengan satu keinginan menjalankan roda pemerintahan Maluku Utara secara baik dan benar demi kemajuan daerah ini lebih baik. Diakuinya, banyak figur calon wakil yang menawarkan diri untuk berpasangan, namun Burhan belum bisa memastikan karena saat ini masih fokus melakukan komunikasi politik dengan partai politik dulu. “Saya ingin semua partai yang membuka pendaftaran akan saya daftar, nanti siapa yang direkomendasikan tidak masalah,” tandasnya. (jun)
TIDORE-Kegiatan bimbingan teknis produksi minyak atsiri oleh
direktorat IKM kimia, sandang, aneka dan kerajinan beserta dikrektorat
jendral industri kecil menengah, kementrian industri, (11/5)
diselenggarakan di keluruhan gurabati kecamatan tidore selatan
Minyak atsiri yang di produksi dengan menggunakan bahan baku pala dan cengke.
walikota tidore Ali Ibrahim dalam sambutanya mengatakn buah pala punya banyak manfaat mulai dari biji dan daging palanya
Ia membahkan, ketergantunga harga pala yang ada di kota tidore tersebut bergantung pada hasil lapangan atau harga yang di tentukan oleh pengepul pala.
selain itu juga dalam bimbingan teknis tersebut juga mendapat mesin pembuatan minyak atsiri dan pengupas pala, tidore yang di wakili oleh kelurahan gurabati ini menjadi tempat bimbingan teknis tersebut.
Ali Ibrahim menuturkan, minyak atsiri yang dibuat dengan pala ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan juga sebagai obat kecantikan selain itu juga akan mempersiapkan lebel untuk bisa mempromosikan minyak atrisi ini ke internasional melalui kerabat yang berasal dari australia.
kegiatan yang di ikuti kurang lebih 30 orang ini mendapat apresiasi dari walikota agar dapat mengembang potensi yang kemudian dia ajarkan pada bimbingan tersebut.(pul)
Minyak atsiri yang di produksi dengan menggunakan bahan baku pala dan cengke.
walikota tidore Ali Ibrahim dalam sambutanya mengatakn buah pala punya banyak manfaat mulai dari biji dan daging palanya
Ia membahkan, ketergantunga harga pala yang ada di kota tidore tersebut bergantung pada hasil lapangan atau harga yang di tentukan oleh pengepul pala.
selain itu juga dalam bimbingan teknis tersebut juga mendapat mesin pembuatan minyak atsiri dan pengupas pala, tidore yang di wakili oleh kelurahan gurabati ini menjadi tempat bimbingan teknis tersebut.
Ali Ibrahim menuturkan, minyak atsiri yang dibuat dengan pala ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan juga sebagai obat kecantikan selain itu juga akan mempersiapkan lebel untuk bisa mempromosikan minyak atrisi ini ke internasional melalui kerabat yang berasal dari australia.
kegiatan yang di ikuti kurang lebih 30 orang ini mendapat apresiasi dari walikota agar dapat mengembang potensi yang kemudian dia ajarkan pada bimbingan tersebut.(pul)
BONONG-Menjelang puasa, kebutuhan pokok pasar Bobong, Kabupaten
Pulau Taliabu mulai merangkak naik. Pantauan Media ini Kamis (11/5)
sore di Pasar Kota Bobong kenaikan harga salah satunya bawang putih
yang sebelumnya berkisar Rp50.000 per kilogram naik menjadi Rp70. 000
per kilogram. Sementara bawang merah, rica dan tomat (Barito) masih
stabil. “Yang sudah naik baru bawang putih, kalo rica, tomat dan bawang
merah belum naik,” ujar Sumarni, pedagang.
Selain itu, kenaikan juga terjadi pada bahan pokok lain seperti gula pasir dan telur. Sementara harga beras masih stabil. Menurut pedagang setempat, kenaikan gula pasir bukan pada kilogram tetapi per karung dari Rp700 ribu per kilogram naik menjadi Rp720 ribu per kilogram ditingkat pengecer.
“Harga beras masih stabil tapi harga bahan pokok lain sudah mulai naik,” ujar pemilik toko sembako Lamena Bobong. Ia memprediksi, kenaikan harga akan terus terjadi sehingga mereka akan mengikuti perkembangan harga-harga bahan pokok. (nan)
Selain itu, kenaikan juga terjadi pada bahan pokok lain seperti gula pasir dan telur. Sementara harga beras masih stabil. Menurut pedagang setempat, kenaikan gula pasir bukan pada kilogram tetapi per karung dari Rp700 ribu per kilogram naik menjadi Rp720 ribu per kilogram ditingkat pengecer.
“Harga beras masih stabil tapi harga bahan pokok lain sudah mulai naik,” ujar pemilik toko sembako Lamena Bobong. Ia memprediksi, kenaikan harga akan terus terjadi sehingga mereka akan mengikuti perkembangan harga-harga bahan pokok. (nan)
 |
| Demo tuntut HT dibubakan di Maluku Utara |
TERNATE-Front pemuda peduli Pancasila Maluku Utara yang tergabung
didalamnya Himpunan Pelajar Mahasiswa Halmahera Barat (HPMH), LMND,
SMI, DJAMAN MALUT, Himpunan Mahasiswa Gebe (HMG), PERGEMO dan
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Koordinator aksi Alimun Nasrun menyatakan, mengawal pernyataan Pemerintah RI tentang pembubaran Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan menuntut pembubaran HTI di Malut, Sejumlah spanduk simpatik terhadap NKRI dibawa massa aksi diantaranya bertuliskan “Mengawal pernyataan Pemerintah RI tentang pembubaran Ormas bertentangan Pancasila dan UUD 1945, Save Pancasila, Save NKRI dan Pancasila, Save Islam Nusantara”.
Selain itu, massa aksi membagikan selebaran. Isinya, Pancasila merupakan sebuah konsensus politik dalam perumusanya melibatkan semua keterwakilan golongan, sehingga tidak perlu menjadi sebuah perdebataan karena bersifat final hingga era rofermasi hari ini, Pancasila memiliki posisi dan kedudukan hukum sebagai norma dasar yang sifatnya meta legal dan berada diatas Undang-Undang.
Sebab itu, merubah Pancasila berarti membubarkan Negara Kesatuan Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila membingkai semua ajaran agama di Indonesia, membingkai semua suku bangsa dan golongan di Indonesia untuk hidup berdampingan dengan gotong royong, sehingga tidak bisa diusik dengan gerakan Islam transnasional yang merongrong keutuhan dan toleransi antara umat beragama di NKRI.
Rakyat Nusantara berkeragaman dan prularisme telah hidup rukun dibawah kekuasaan kerajaan-kerajaan yang di galih oleh Soekarno dan pendiri bangsa yang lain ketika dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diberi nama Pancasila, sebagai mana pengakuan Soekarno tidak pernah mengakui pencipta Pancasila tapi hanya sebagai penggali Pancasila.
Hari ini ada beberapa ormas Islam transnasional melakukan gerakan untuk merubah ideologi Negara Indonesia (merubah Pancasila) dan menjustis Indonesia sebagai negara setan lewat deklarasi dan penyebaran pamflet-pamflet diberbagai daerah di yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sebagai anak pewaris riwayat sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak sepakat dengan ormas yang anti Pancasila.
“Jika sekedar melakukan dakwah syariat Islam untuk perbaikan moral anak bangsa kami mendukung, namun jika ingin mendirikan negara dalam negara seperti yang dilakukan oleh Hizbu Tahrir Indonesia (HTI) dengan merubah republik menjadi monarki absolut (system Khilafah) maka tanah tumpah darah ini akan menjadi lautan api karena bangkai mayat yang dibakar,” papar Alimun.
Dengan dakwah syariat Islam memiliki sifat yang wajib bukan sunnah atau makruh bagi setiap umat islam, begitu pula Hizbu Tahrir Indonesia (HTI), namun visi misi HTI yang ingin merubah Pancasila dan mengusung pembentukan negara Islam bersistemkan khilafah Islamiyah telah mengingkari dan menghianati pendiri negara Indonesia.
Mereka mendukung Menkopolhukam Wiranto yang membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan langka tepat karena HTI karena tidak memberikan peran positif dalam pembangunan nasional. HTI sebagai ancaman keamanan nasional dan dapat terjadi benturan social. Untuk itu Pemuda Fron Peduli Pancasila Maluku Utara berjanji pengawalan Pernyataan pemerintah RI mengenai pembubaran ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Dalam pernyataan sikapnya, Front Pemuda peduli Pancasila mendesak Pemerintah RI dan Penegak hukum mempercepat pembubaran dan pelarangan aktifitas HTI di berbagai daerah. Mendesak Gubernur Malut segera mengambil langka membubarkan dan melarang HTI di Maluku Utara. Mendesak Pemkot melarang aktifitas Ormas anti Pancasila di kota Ternate.
Dalam aksinya di depan Polda, perwakilan massa diterima Dirbimmas Polda Malut, Kombes Nasihin untuk hearing terbuka. Dalam hearing Kombes Nasihin mengucapkan terima kasih ”Saya ucapkan terima kasih kepada pemuda yang sudah ambil langlah-langkah baik, NKRI harga mati itu yang kita pegang,” pintanya.
Ia mengajak agar sama-sama membasmi ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan percayakan aparat keamanan untuk menanganinya. Nasihin berjanji apa yang disampaikan akan sampaikan kepada Kapolda. (san)
Koordinator aksi Alimun Nasrun menyatakan, mengawal pernyataan Pemerintah RI tentang pembubaran Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan menuntut pembubaran HTI di Malut, Sejumlah spanduk simpatik terhadap NKRI dibawa massa aksi diantaranya bertuliskan “Mengawal pernyataan Pemerintah RI tentang pembubaran Ormas bertentangan Pancasila dan UUD 1945, Save Pancasila, Save NKRI dan Pancasila, Save Islam Nusantara”.
Selain itu, massa aksi membagikan selebaran. Isinya, Pancasila merupakan sebuah konsensus politik dalam perumusanya melibatkan semua keterwakilan golongan, sehingga tidak perlu menjadi sebuah perdebataan karena bersifat final hingga era rofermasi hari ini, Pancasila memiliki posisi dan kedudukan hukum sebagai norma dasar yang sifatnya meta legal dan berada diatas Undang-Undang.
Sebab itu, merubah Pancasila berarti membubarkan Negara Kesatuan Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila membingkai semua ajaran agama di Indonesia, membingkai semua suku bangsa dan golongan di Indonesia untuk hidup berdampingan dengan gotong royong, sehingga tidak bisa diusik dengan gerakan Islam transnasional yang merongrong keutuhan dan toleransi antara umat beragama di NKRI.
Rakyat Nusantara berkeragaman dan prularisme telah hidup rukun dibawah kekuasaan kerajaan-kerajaan yang di galih oleh Soekarno dan pendiri bangsa yang lain ketika dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diberi nama Pancasila, sebagai mana pengakuan Soekarno tidak pernah mengakui pencipta Pancasila tapi hanya sebagai penggali Pancasila.
Hari ini ada beberapa ormas Islam transnasional melakukan gerakan untuk merubah ideologi Negara Indonesia (merubah Pancasila) dan menjustis Indonesia sebagai negara setan lewat deklarasi dan penyebaran pamflet-pamflet diberbagai daerah di yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sebagai anak pewaris riwayat sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak sepakat dengan ormas yang anti Pancasila.
“Jika sekedar melakukan dakwah syariat Islam untuk perbaikan moral anak bangsa kami mendukung, namun jika ingin mendirikan negara dalam negara seperti yang dilakukan oleh Hizbu Tahrir Indonesia (HTI) dengan merubah republik menjadi monarki absolut (system Khilafah) maka tanah tumpah darah ini akan menjadi lautan api karena bangkai mayat yang dibakar,” papar Alimun.
Dengan dakwah syariat Islam memiliki sifat yang wajib bukan sunnah atau makruh bagi setiap umat islam, begitu pula Hizbu Tahrir Indonesia (HTI), namun visi misi HTI yang ingin merubah Pancasila dan mengusung pembentukan negara Islam bersistemkan khilafah Islamiyah telah mengingkari dan menghianati pendiri negara Indonesia.
Mereka mendukung Menkopolhukam Wiranto yang membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan langka tepat karena HTI karena tidak memberikan peran positif dalam pembangunan nasional. HTI sebagai ancaman keamanan nasional dan dapat terjadi benturan social. Untuk itu Pemuda Fron Peduli Pancasila Maluku Utara berjanji pengawalan Pernyataan pemerintah RI mengenai pembubaran ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Dalam pernyataan sikapnya, Front Pemuda peduli Pancasila mendesak Pemerintah RI dan Penegak hukum mempercepat pembubaran dan pelarangan aktifitas HTI di berbagai daerah. Mendesak Gubernur Malut segera mengambil langka membubarkan dan melarang HTI di Maluku Utara. Mendesak Pemkot melarang aktifitas Ormas anti Pancasila di kota Ternate.
Dalam aksinya di depan Polda, perwakilan massa diterima Dirbimmas Polda Malut, Kombes Nasihin untuk hearing terbuka. Dalam hearing Kombes Nasihin mengucapkan terima kasih ”Saya ucapkan terima kasih kepada pemuda yang sudah ambil langlah-langkah baik, NKRI harga mati itu yang kita pegang,” pintanya.
Ia mengajak agar sama-sama membasmi ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan percayakan aparat keamanan untuk menanganinya. Nasihin berjanji apa yang disampaikan akan sampaikan kepada Kapolda. (san)
AMBON-Bangkai hewan raksasa yang ditemukan di Laut Maluku,
tepatnya di pesisir Pantai Dusun Hulung, Desa Luhu, Kabupaten Seram
Bagian Barat (SBB), Maluku, sempat dikira cumi raksasa. Salah satu
pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kabupaten Seram Bagian
Barat, Nasrun, mengidentifikasi bangkai hewan raksasa itu adalah paus.
"Saya identifikasi dari foto itu paus, jenis sperm whale. Informasi nelayan ngotot itu cumi-cumi," kata Nasrun saat berbincang, Rabu (10/5) malam. Nasrun menyebut informasi penemuan bangkai itu diterimanya dari nelayan sekitar pukul 16.00 WIT. Nasrun menyebut bangkai itu merupakan paus karena tidak melihat ventral grooves atau lipatan pada rahang bawah seperti pada baleen whale.
"Hal ini yang bisa bedakan bangkai superbusuknya baleen whale dan sperm whale, karena keduanya cenderung 'gemuk' saat sudah sangat membusuk dan besar sekali bangkainya. Sperm whale, sebusuk apa pun, dia nggak akan ditemukan lipatan kayak di bangkai baleen," jelasnya.
Nasrun memperkirakan bangkai itu sudah membusuk selama 7-10 hari. Dia menambahkan, hal yang membuatnya yakin adalah identifikasi dari bagian tenggorokan paus tersebut. "Kalau dilihat dari panjang 22 meter, besar sekali. Jadi sperm whale itu kalau membusuk, ususnya akan keluar melalui bagian tenggorokan bawah mulut yang bergaris-garis kayak buah labu, jadi melengkung-lengkung," bebernya. "Kalau dia mati, sudah membusuk beberapa minggu akan terlepas, jadi semacam tentakel cumi memanjang," sambung Nasrun.
Nasrun menambahkan, perairan Laut Banda dan Maluku merupakan kawasan yang dilalui paus saat bermigrasi ke Laut Pasifik. Dia juga pernah melihat semburan air setinggi 10 meter dari perairan. "Kalau berat bisa diestimasikan dari panjang. Dia jenisnya di sana laut dalam, perairan Laut Banda, perairan Laut Maluku sangat potensial kalau ada paus. Itu memang koridornya, jalur transportasinya dari Laut Pasifik ke utara Pasifik," ucap Nasrun.
Untuk memastikan bangkai hewan tersebut, hari ini KKP akan mengidentifikasi langsung ke lapangan. Bangkai hewan itu pun sudah dievakuasi Polsek Huamual ke tepi pantai.(dtc)
"Saya identifikasi dari foto itu paus, jenis sperm whale. Informasi nelayan ngotot itu cumi-cumi," kata Nasrun saat berbincang, Rabu (10/5) malam. Nasrun menyebut informasi penemuan bangkai itu diterimanya dari nelayan sekitar pukul 16.00 WIT. Nasrun menyebut bangkai itu merupakan paus karena tidak melihat ventral grooves atau lipatan pada rahang bawah seperti pada baleen whale.
"Hal ini yang bisa bedakan bangkai superbusuknya baleen whale dan sperm whale, karena keduanya cenderung 'gemuk' saat sudah sangat membusuk dan besar sekali bangkainya. Sperm whale, sebusuk apa pun, dia nggak akan ditemukan lipatan kayak di bangkai baleen," jelasnya.
Nasrun memperkirakan bangkai itu sudah membusuk selama 7-10 hari. Dia menambahkan, hal yang membuatnya yakin adalah identifikasi dari bagian tenggorokan paus tersebut. "Kalau dilihat dari panjang 22 meter, besar sekali. Jadi sperm whale itu kalau membusuk, ususnya akan keluar melalui bagian tenggorokan bawah mulut yang bergaris-garis kayak buah labu, jadi melengkung-lengkung," bebernya. "Kalau dia mati, sudah membusuk beberapa minggu akan terlepas, jadi semacam tentakel cumi memanjang," sambung Nasrun.
Nasrun menambahkan, perairan Laut Banda dan Maluku merupakan kawasan yang dilalui paus saat bermigrasi ke Laut Pasifik. Dia juga pernah melihat semburan air setinggi 10 meter dari perairan. "Kalau berat bisa diestimasikan dari panjang. Dia jenisnya di sana laut dalam, perairan Laut Banda, perairan Laut Maluku sangat potensial kalau ada paus. Itu memang koridornya, jalur transportasinya dari Laut Pasifik ke utara Pasifik," ucap Nasrun.
Untuk memastikan bangkai hewan tersebut, hari ini KKP akan mengidentifikasi langsung ke lapangan. Bangkai hewan itu pun sudah dievakuasi Polsek Huamual ke tepi pantai.(dtc)
LABUHA-Polres Halmahera Selatan menjadwalkan akan melakukan reka
ulang kasus penembakan di Babang, Jumat (12/5) hari ini. Reka ulang
kasus penembakan yang diduga dilakukan kelompok pembunuh bayaran dengan
tiga tersangka yakni BLS alias Babay (29), SS alias Sudirman (22) dan
AMH alias Anton (33) direncanakan berlangsung di Tempat Kejadian Perkara
(TKP) di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur.
Kasat Reskrim Polres Halsel, Syahrul Haryadi kepada wartawan (11/5) menjelaskan, rekontruksi dilakukan untuk mengetahui peran masing-masing pelaku. “Kasus ini akan segera dituntaskam sehingga rekonstruksi dilakukan untuk mengetahui peran aktif 3 pelaku sekaligus memperkuat data,” jelasnya.
Reka ulang nanti katanya, kemungkinan tidak akan melibatkan korban karena korban masih dalam perawatan. Kemungkinan akan menggunakan pemeran pengganti. Rekonstruksi nanti akan dilakukan pengamanan berlapis untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebab akan banyak warga yang ikut menyaksikan.
Sebelumnya, masyarakat Halsel digegerkan dengan penangkapan tiga pemuda yang diketahui spesialis pembunuh bayaran yang terungkap setelah pengembangan kasus penyandraan salah satu motoris speedboat di Pelabuhan Habibi oleh BLS yang belakangan diketahui sebagai pelaku penembakan salah satu warga bernama La Nurdin di Desa Babang. (one)
Kasat Reskrim Polres Halsel, Syahrul Haryadi kepada wartawan (11/5) menjelaskan, rekontruksi dilakukan untuk mengetahui peran masing-masing pelaku. “Kasus ini akan segera dituntaskam sehingga rekonstruksi dilakukan untuk mengetahui peran aktif 3 pelaku sekaligus memperkuat data,” jelasnya.
Reka ulang nanti katanya, kemungkinan tidak akan melibatkan korban karena korban masih dalam perawatan. Kemungkinan akan menggunakan pemeran pengganti. Rekonstruksi nanti akan dilakukan pengamanan berlapis untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebab akan banyak warga yang ikut menyaksikan.
Sebelumnya, masyarakat Halsel digegerkan dengan penangkapan tiga pemuda yang diketahui spesialis pembunuh bayaran yang terungkap setelah pengembangan kasus penyandraan salah satu motoris speedboat di Pelabuhan Habibi oleh BLS yang belakangan diketahui sebagai pelaku penembakan salah satu warga bernama La Nurdin di Desa Babang. (one)
Demo bidan dan dokter di RSUD Chasan Boesoeiri Ternate
SOFIFI-Pemerintah provinsi Maluku Utara diminta mengevaluasi manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoeiri sekaligus mengganti Direkturnya, Samsul Bahri sebelum mendatangkan dokter spesialis jantung pengganti dokter SPJ Chorniansyah. Dokter SPJ Chorniansyah memilih mengakhiri kontraknya lantaran tunjangan enam bulan baru dibayar dua bulan.
Sekertaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara, Syahril Taher kepada wartawan Kamis (5/1) mengatakan, penyakit jantung merupakan salah satu penyalit yang mengakibatkan tingginya kematian pasien, kalaupun tidak ada pelayanan yang dilakukan spesial jantung. “Peristiwa mundurnya dokter SPJ Chorniansyah, Pemprov secepatnya mencari dokter SPJ baru,” desaknya, Kamis (5/1).
Menurutnya, gubernur Abdul Gani Kasuba harus mengevaluasi Direktur RSUD Chasan Boeseorie, sebab dengan kebijakannya membuat ketidaknyamanan dokter dan tenaga medis di RSUD. “Masalah ini AGK harus melihat, sebab ini mempengaruhui sistem pelayanan pasien,” tegasnya.
Sahril meminta, meski dokter Chorniansyah tidak lagi memperpanjang kontrak, namun Pemprov wajib membayar tunggakan tunjangan kerja selama empat bulan yang masih tertunggak, sebab itu adalah hak yang bersangkutan. “Dokter Chorniansyah sudah menunjukan provesionalisme pekerjaan yang maksimal dan itu harus diberikan upah tunjangan kerja seuai dengan kontrak kerja,” ujarnya. (ces)
TERNATE-Enam pejabat yang mengikuti lelang jabatan di Pemerintah Kota Ternate dinyatakan gugur. Mereka gugur lantaran baru hadir satu hari setelah seleksi berjalan. Enam pejabat yang dinyatakan gugur itu yakni Supriawati Konoras dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ternate, Yuni Asordari dari sekretariat DPRD, Ibrahim Hi. Nasir dan Nurhasanah dari Dinas Sosial.
Sekretaris Tim Seleksi (Timsel), Siti Jawan Less yang juga Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusi kota Ternate mengakan menyebut, timsel sepakat menggugurkan keenam pejabat itu karena empat kali tak mengikuti materi.
Dijelaskan, Supriawati Konoras dari DPMPTSP mendaftarkan sebagai calon kepala dinas Arsip dan Perpustakaan, Yuni Asor dari DPRD mendaftarkan sebagai calon kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Ibrahim Hi. Naser sebelum KTU Dinas Sosial izin karena emergensi tidak bisa ikut, Nurhasana tidak hadir sampai, Rabu (5/1).
"Kita sudah hubungi mereka tapi nomor handphone tapi Yuni Asor tidak aktif padahal kita sudah berikan undangan tapi yang bersangkutan tidak datang. Kemudian Supriawati Konoras sementara perjalanan dinas ke Jakarta sehingga sempat mengikut materi," jelas Jawan kepada wartawan di kantor BKD, Kamis (5/1)
Menurutnya, sejak Kamis (5/12), tim asesor telah melakukan tes psikologi calon kepala dinas, Selasa dan Kamis pekan depan Panitia Seleksi (Pansel) yang diketuai Sekretaris Kota, M. Tauhid Soleman mulai bekerja. Jawan menepis lelang jabatan hanya formalitas. “Kalau dibilang formalitas itu keliru, pejabat esalon III naik ke esalon II wajib mengikuti asesmen,” katanya. (aky)
Sekretaris Tim Seleksi (Timsel), Siti Jawan Less yang juga Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusi kota Ternate mengakan menyebut, timsel sepakat menggugurkan keenam pejabat itu karena empat kali tak mengikuti materi.
Dijelaskan, Supriawati Konoras dari DPMPTSP mendaftarkan sebagai calon kepala dinas Arsip dan Perpustakaan, Yuni Asor dari DPRD mendaftarkan sebagai calon kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Ibrahim Hi. Naser sebelum KTU Dinas Sosial izin karena emergensi tidak bisa ikut, Nurhasana tidak hadir sampai, Rabu (5/1).
"Kita sudah hubungi mereka tapi nomor handphone tapi Yuni Asor tidak aktif padahal kita sudah berikan undangan tapi yang bersangkutan tidak datang. Kemudian Supriawati Konoras sementara perjalanan dinas ke Jakarta sehingga sempat mengikut materi," jelas Jawan kepada wartawan di kantor BKD, Kamis (5/1)
Menurutnya, sejak Kamis (5/12), tim asesor telah melakukan tes psikologi calon kepala dinas, Selasa dan Kamis pekan depan Panitia Seleksi (Pansel) yang diketuai Sekretaris Kota, M. Tauhid Soleman mulai bekerja. Jawan menepis lelang jabatan hanya formalitas. “Kalau dibilang formalitas itu keliru, pejabat esalon III naik ke esalon II wajib mengikuti asesmen,” katanya. (aky)
SOFIFI-Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2017 mengalami kenaikan 48 persen atau sekitar Rp189,62 miliar menjadi Rp2,2 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian struktur komposisi target RAPBD tahun 2017 untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dirancang Rp. 442,70 miliar lebih yang dibandingkan APBD induk tahun 2016 yang hanya sebesar Rp. 282,99 milar.
"Naik Rp. 129,71 miliar atau 26,84 persen dengan rincian, pajak daerah dirancang Rp. 364,26 miliar, retribusi daerah dirancang Rp.65,8 miliar, hasil pengelolan kekayaan daerah yang telah disahkan snilai Rp871,59 juta serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirancang sebesar Rp. 11,3 miliar,” kata gubernur Abdul Gani Kasuba saat menyampaikan Nota RAPBD tahun 2017 di aula Nuku DPRD provinsi Maluku Utara, Kamis (5/1).
Sebagai bentuk komitmen dan apresiasi terhadap keberlanjutan upaya percepatan pembangunan di daerah serta menindaklanjuti nota kesepakatan KUA-PPAS tahun 2017 pada rapat paripurna DPRD (23/12) lalu lanhutnya, dokumen APBD disusun dengan mempertimbangkan perkiraan perkembangan kondisi ekonomi makro provinsi Maluku Utara sampai tahun 2017. "Atas dasar pertimbangan ini, maka pemerintah daerah provinsi Maluku Utara mengalami pertumbuhan ekonomi pada 2017 sebesar 5 plus minus 1 persen," tuturnya.
Sementara inflasi ditahun 2017 diproyeksikan terkendali pada angka 54 persen. Ekspor ditargetkan sebesar US 37,5 juta dolar dan impor ditargetkan sebesar US 20 juta dolar serta PDRB per kapita atas dasar harga dirancang sebesar Rp. 23 juta. "Selanjutnya, secara umum daya serap SKPD sampai dengan 31 Desember 2016 mencapai kurang lebih 67 persen dari total belanja daerah," paparnya.
Meski demikian, hutang pihak ketiga pemerintah provinsi Maluku Utara bukannya menurun, malah tambah naik. Hutang tahun 2015-2016 tercatat sebanyak Rp485 miliar, pada tahun 2017 bertambah Rp200 miliar, sehingga totalnya mencapai Rp685 miliar lebih.
Kepala Inspektorat provinsi Maluku Utara Bambang Hermawan mengatakan, hutang pemerintah provinsi tahun 2015 belum dilunasi hingga tahun 2016. “Hutang tahun 2016 senilai Rp 485 miliar harus dibayarkan tahun ini,” kata Bambang kepada wartawan, Kamis (5/1).
Menurutnya, hutang pemerintah provinsi Maluku Utara tahun 2017 meningkat. Hutang itu tidak hanya pihak ketiga, tetapi juga proyek yang belum selesai dikerjakan yang akan disesuaikan pada 2017 ini. “Proyek tahun 2016 yang belum diselesiakan akan dianggarkan tahun ini untuk dituntaskan,” ujarnya.
Sesuai data audit BPK tahun 2016, hutang tahun 2015 tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah melunasi. Dari jumlah hutang yang ada, didominasi enam SKPD yakni Diskominfo, Dinas PU, Dinas Kelauatan dan Perikanan (DKP), Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar), Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. (ces)
"Naik Rp. 129,71 miliar atau 26,84 persen dengan rincian, pajak daerah dirancang Rp. 364,26 miliar, retribusi daerah dirancang Rp.65,8 miliar, hasil pengelolan kekayaan daerah yang telah disahkan snilai Rp871,59 juta serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirancang sebesar Rp. 11,3 miliar,” kata gubernur Abdul Gani Kasuba saat menyampaikan Nota RAPBD tahun 2017 di aula Nuku DPRD provinsi Maluku Utara, Kamis (5/1).
Sebagai bentuk komitmen dan apresiasi terhadap keberlanjutan upaya percepatan pembangunan di daerah serta menindaklanjuti nota kesepakatan KUA-PPAS tahun 2017 pada rapat paripurna DPRD (23/12) lalu lanhutnya, dokumen APBD disusun dengan mempertimbangkan perkiraan perkembangan kondisi ekonomi makro provinsi Maluku Utara sampai tahun 2017. "Atas dasar pertimbangan ini, maka pemerintah daerah provinsi Maluku Utara mengalami pertumbuhan ekonomi pada 2017 sebesar 5 plus minus 1 persen," tuturnya.
Sementara inflasi ditahun 2017 diproyeksikan terkendali pada angka 54 persen. Ekspor ditargetkan sebesar US 37,5 juta dolar dan impor ditargetkan sebesar US 20 juta dolar serta PDRB per kapita atas dasar harga dirancang sebesar Rp. 23 juta. "Selanjutnya, secara umum daya serap SKPD sampai dengan 31 Desember 2016 mencapai kurang lebih 67 persen dari total belanja daerah," paparnya.
Meski demikian, hutang pihak ketiga pemerintah provinsi Maluku Utara bukannya menurun, malah tambah naik. Hutang tahun 2015-2016 tercatat sebanyak Rp485 miliar, pada tahun 2017 bertambah Rp200 miliar, sehingga totalnya mencapai Rp685 miliar lebih.
Kepala Inspektorat provinsi Maluku Utara Bambang Hermawan mengatakan, hutang pemerintah provinsi tahun 2015 belum dilunasi hingga tahun 2016. “Hutang tahun 2016 senilai Rp 485 miliar harus dibayarkan tahun ini,” kata Bambang kepada wartawan, Kamis (5/1).
Menurutnya, hutang pemerintah provinsi Maluku Utara tahun 2017 meningkat. Hutang itu tidak hanya pihak ketiga, tetapi juga proyek yang belum selesai dikerjakan yang akan disesuaikan pada 2017 ini. “Proyek tahun 2016 yang belum diselesiakan akan dianggarkan tahun ini untuk dituntaskan,” ujarnya.
Sesuai data audit BPK tahun 2016, hutang tahun 2015 tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah melunasi. Dari jumlah hutang yang ada, didominasi enam SKPD yakni Diskominfo, Dinas PU, Dinas Kelauatan dan Perikanan (DKP), Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar), Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. (ces)
