JAKARTA-Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah merampungkan proses administrasi pengalihan PNS dari daerah ke pusat. Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan, proses administrasi pengalihan PNS telah selesai berdasarkan amanahkan UU Nomor 23 Tahun 2014.

Kendati demikian, ia mengatakan, pelaksanaan pengalihan tersebut masih menunggu lampu hijau dari Kementerian Keuangan berkaitan dengan pembiayaan gaji. "Proses administrasi pengalihan PNS daerah ke pusat telah selesai," kata dia dalam keterangan tertulis sebagaimana dilansir Republika Kamis (5/1).

Ia menyebut, pelaksanaan pengalihan PNS dari kabupaten/kota ke provinsi maupun sebaliknya, tidak terkendala pembiayaan gaji. Sehingga, proses pengalihan telah selesai dilaksanakan. Bima menyebut, pemindahan atau distribusi PNS tersebut berhubungan dengan membengkaknya anggaran belanja pegawai di suatu daerah.

Bima menuturkan, proses administrasi pengalihan status harus dilakukan secara cermat. Tujuannya, untuk menghindari 'penyelundup' yang ikut campur dalam proses pengalihan. Ia menjelaskan, penyelundup tersebut, yakni pihak-pihak pemangku jabatan atau urusan yang tidak diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. (rdx)

JAKARTA-Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan kenaikan tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor adalah untuk perbaikan pelayanan publik. Ia menyebutkan rencana kenaikan tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor itu sudah dibicarakan cukup panjang. "Sudah dibicarakan cukup panjang dengan Komisi III dan Badan Anggaran DPR. Itu sudah lintas sektoral, intinya untuk pelayanan publik yang lebih baik," kata Tito ditemui di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/1).

Perbaikan layanan publik itu menurut dia, antara lain pelayanan secara dalam jaringan (daring) atau online. Ia mengatakan proyek percontohan dimulai di Jakarta setelah itu akan dilakukan di daerah lain. "Sama dengan SIM yang sudah online di sekitar 33 kota, kemudian juga e-tilang, tidak perlu bayar di pengadilan atau polisi, tapi di bank," kata Kapolri.

Tito Karnavian menyebutkan sistem online juga akan menghindari adanya biaya-biaya tambahan, misal adanya penyalahgunaan wewenang. "Sistem pembayarannya online langsung ke bank, otomatis biaya-biaya tambahan yang mungkin lebih dari itu dalam pembuatan STNK," kata Tito.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tertanggal 6 Desember 2016. Peraturan itu dibuat untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang hal sama, berlaku efektif mulai 6 Januari 2017.

PP itu mengatur tarif baru untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia secara nasional. Dalam peraturan baru tersebut, terdapat penambahan tarif pengurusan, antara lain pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara.

Besaran kenaikan biaya kepengurusan surat-surat kendaraan ini naik dua sampai tiga kali lipat. Misalnya, untuk penerbitan STNK roda dua maupun roda tiga, pada peraturan lama hanya membayar Rp 50 ribu, peraturan baru membuat tarif menjadi Rp 100 ribu. Untuk roda empat, dari Rp 75 ribu menjadi Rp 200 ribu. (rol)
    (ilustrasi)
 
TERNATE-Seorang ibu muda bernama Milka Faidan (20), warga Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, ditemukan tewas, Rabu (4/1) dengan tali terikat di leher.Belum diketahui pasti penyebab kematian korban. Namun dugaan sementara, korban meninggal karena gantung diri.
Milka ditemukan warga setempat, Nelson, sudah tergeletak di tanah dengan posisi leher terikat tali nilon. Sementara ujung tali lainnya terikat dengan pohon. Melihat kejadian itu, Nelson langsung melapor ke warga setempat. Warga bersama aparat kepolisian kemudian menuju lokasi kejadian.
“Saya pulang dari kebun, dan melihat korban sudah tergeletak di tanah dengan tali terikat di leher. Melihat itu, saya langsung pulang memberitahukan ke istri saya agar menyampaikannya ke warga,” kata Nelson.
Polisi yang turun ke lokasi kejadian langsung memasang garis polisi, dan korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari pemeriksaan medis tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. (kps)

TERNATE-PT PLN Wilayah Maluku-Maluku Utara (M2U) menyatakan terhitung mulai Januari 2017 terjadi penurunan Tarif Tenaga Listrik (TTL) di 12 golongan.  Deputi Manager Hukum dan Humas PLN Wilayah Maluku-Maluku Utara (M2U) Eduard Peea di Ambon, Rabu (4/1), menjelaskan turunnya TTL berdasarkan harga ICP (Indonesian crude price) yang menjadi salah satu indikator turunnya tarif listrik, di samping biaya pokok produksi yang juga menurun, walaupun di sisi lain nilai tukar rupiah mengalami pelemahan.
"Penyesuaian TTL ini sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28/2016, terjadi pada 12 golongan yang mengikuti mekanisme tarif adjustment," katanya.
Menurut dia, Permen tersebut menyatakan penyesuaian TTL diberlakukan setiap bulan, menyesuaikan perubahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika, harga minyak dan inflasi bulanan. Dengan mekanisme TA, tarif listrik setiap bulan memang dimungkinkan untuk turun, tetap atau naik berdasarkan perubahan ketiga indikator tersebut.
"Akibat dari perubahan nilai ketiga indikator tersebut, tarif listrik pada Januari di Tegangan Rendah (TR) menjadi Rp1.467,28/kWh, tarif listrik di Tegangan Menengah (TM) menjadi Rp1.114,74/kWh, tarif listrik di Tegangan Tinggi (TT) menjadi Rp996,74/kWh, dan tarif listrik di Layanan Khusus menjadi Rp1.644,52/kWh," ujarnya.
Dia menjelaskan, TTL terdiri dari 37 golongan tarif dan 12 golongan tarif yang diberlakukan mekanisme TA adalah tarif yang tidak disubsidi pemerintah. Selain 12 golongan tarif tersebut, mulai 1 Januari 2017 juga terdapat penambahan 1 golongan tarif baru, yaitu rumah tangga mampu dengan daya 900 VA (R-1/900 VA-RTM). Golongan tarif ini dahulu merupakan golongan tarif R-1/900 VA.
"Dengan adanya kebijakan pemerintah dalam memberikan subsidi tepat sasaran, maka golongan tarif R-1/900 VA khusus masyarakat mampu akan diberlakukan kenaikan bertahap setiap 2 bulan, yaitu 1 Januari 2017, 1 Maret 2017, 1 Mei 2017 dan pada 1 Juli 2017 akan disesuaikan bersamaan dengan 12 golongan tarif lainnya yang mengalami penyesuaian tarif setiap bulannya," katanya.
Sementara itu kata Eduard, untuk 25 golongan tarif lainnya tidak mengalami perubahan yakni untuk pelanggan rumah tangga kecil dengan daya 450 VA dan 900 VA, bisnis dan industri kecil. "Selain itu pelanggan sosial termasuk dalam 25 golongan tarif tersebut sebab pelanggan golongan ini masih diberikan subsidi oleh Pemerintah," tandasnya.
Ia menambahkan, TTL terdiri dari 37 golongan tarif serta 12 golongan tarif yang diberlakukan mekanisme Tariff Adjustment adalah tarif yang tidak disubsidi pemerintah.  12 golongan tarif tersebut di antaranya Rumah Tangga kecil di tegangan rendah daya 1300 VA, 2200 VA, rumah tangga menengah tegangan rendah daya 3500 sd 5500 VA, bisnis menengah di tegangan rendah, daya 6600 VA sd 200 kVA, kantor pemerintah tegangan rendah daya 6600 VA sd 200 kVA, serta Penerangan Jalan Umum di tegangan rendah, dan layanan khusus. (ant)

JAKARTA-Beberapa tahun terakhir, Kementerian Agama (Kemenag) terus menggalakkan program diversifikasi Madrasah Aliyah. Selain Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Reguler, Kemenag juga membuka MAN Insan Cendekia yang fokus pada kajian akademik. Sebagai langkah awal pada tahun 2017, Kemenag akan membangun percontohan (piloting) MAN Kejuruan di enam lokasi.
"Pembangunan piloting MAN Kejuruan di 6 titik, yaitu: Atambua (NTT), Bolaang Mongondow (Sulut), Seram Bagian Timur (Maluku), Samarinda (Kaltim), Bintuhan (Bengkulu), dan Rokan Hulu (Riau)," ujar Direktur Pendidikan Madrasah Kemenag M. Nur Kholis Setiawan, seperti dikutip dari laman Kemenag, Kamis (5/1/).
Data Direktorat Pendidikan Madrasah menunjukan bahwa hingga saat ini ada 234 MA Negeri dan Swasta yang mempunyai program keterampilan. Nur Kholis mengatakan bahwa ke depan, secara bertahap Kemenag akan menghadirkan MAN Kejuruan.
Ia juga mengatakan bahwa piloting 6 MAN Kejuruan ini menjadi bagian dari proses transformasi madrasah aliyah yang sampai saat ini memiliki program ketrampilan.
"Fokus kejuruan yang dibuka didasarkan pada potensi ekonomi lokal di mana madrasah itu berada. Perikanan dan kelautan untuk Sulut dan Maluku, misalnya. Adapun untuk Riau, teknologi pertanian dan perkebunan," tambah Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini .
Nur Kholis  menjelaskan, nantinya kurikulum MAN Kejuruan akan disesuaikan dengan jurusan yang akan dibuka dengan struktur kurikulum mirip dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Namun demikian, penguatan keagamaannya tetap ada dan itu yang menjadi pembeda.
Selain MAN Kejuruan, Kemenag pada tahun 2017 akan kembali membuka MAN Insan Cendekia (MAN IC) di empat lokasi, yaitu MAN IC Sipirok (Sumut), MAN IC Sofifi (Maluku Utara), MAN IC Lombok Timur (NTB), dan MAN IC Gowa (Sulsel).
Sebelumnya, sudah ada 17 MAN IC yang telah beroperasi, menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, total sudah ada 21 MAN IC yang akan menerima peserta didik baru.
Kemenag pada tahun ini juga akan merevitalisasi 10 eks MAN Program Khusus (PK). Kesepuluah MAN yang dibentuk pada akhir 1987 itu adalah MAN PK Jember, Denanyar, Surakarta, DI Yogyakarta, Ciamis, Padang Panjang, Mataram, Samarinda, Banjarmasin, dan Makassar.
"MAN PK di 10 titik ini akan dijadikan sebagai tempat kaderisasi calon ulama. Lulusan terbaik program keagamaan menjadi calon penerima bidik misi untuk PTKIN khusus Fakultas Syariah, Ushuludin, dan Adab," katanya.
Nur Kholis menegaskan bahwa pihaknya sudah menyiapkan anggaran untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan dana operasional pada tahun 2017. Direktur Pendidikan Madrasah (Ditpenmad) juga sudah melakukan revitalisasi kurikulum keasramaan berbasis pengalaman yang sudah berjalan sebelumnya di MAN PK. "10 titik ini meski tidak ada kebijakan khusus sampai dengan 2016 masih tetap berjalan. Tahun ini kita tetapkan kesepuluh madrasah ini sebagai MA Keagamaan, tafaqquh fid-din," tandasnya. (skn)
    Zulham Zamrun
 
MAKASSAR-Apakah PSM salah satu kandidat tujuan ‘pelabuhan’ baru Zulham Zamrun? Agen Pemain Zulham, Ali Bomber tidak menampik, itu bisa terjadi. "Bisa saja begitu, mungkin manajemen sudah ada komunikasi dengan Zulham," kata Ali.
Apalagi, saudara kembarnya, Zulvin Zamrun sempat berkostum PSM pada putaran kedua ISC A 2016 lalu. Sehingga Zulham bisa mendapat referensi tentang PSM dari adik kembarnya itu. Tambah lagi, ada sejumlah pemain asal Maluku yang merupakan asal Maluku bermain di PSM sebut saja Rizky Ahmad Sanjaya Pellu dan Ridwan Tawainella. Zulham sendiri berasal dari Ternate, Maluku Utara.
Koordinator suporter Kelompok VIP Selatan (KVS), Erwinsyah menilai Zulham cocok menambah kekuatan lini tengah. "Tinggal pelatih, apakah mau atau tidak. Masuk skema atau tidak," kata Ewink --sapaan akrabnya.
Pelepasan Zulham dari Persib ini, menambah deretan pemain yang angkat kaki dari Maung Bandung. Sebelumnya, Persib melepas 11 pemain, yakni Agung Pribadi, Diogo Ferreira, Dias Angga, M Taufiq, Marcos Flores, Purwaka Yudi, Samsul Arif, Rudiyana, David Laly, Rahmad Hidayat, dan Yandi Sofyan. (tri)

TERNATE-Dinas Kesehatan (Dinkes) Maluku Utara (Malut) mengakui banyak puskesmas di daerah ini belum memiliki dokter sehingga menghambat optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
Dikutip dari Antara, Kepala Dinkes Malut Idhar Sidi Umar mengatakan dari 200 lebih puskesmas yang ada di Malut, hampir 40 persen diantaranya belum memiliki dokter, umumnya berada di kepulauan dan wilayah pelosok.
Kondisi ini mengakibatkan puskesmas sulit mendapatkan akreditasi karena persyaratan puskesmas untuk mendapatkan akreditasi harus memiliki sedikitnya sembilan tenaga kesehatan, di antaranya dokter umum, dokter gigi, bidan dan perawat serta apoteker atau asisten apoteker.
Menurut Idhar Sidi Umar, berbagai upaya terus dilakukan untuk mengatasi ketiadaan dokter di puskesmas tersebut, di antaranya memanfaatkan program Kementerian Kesehatan melalui program pengangkatan tenaga dokter pegawai tidak tetap (PTT).
Selain itu, Pemprov Malut dan pemerintah kabupaten/kota juga mengangkat dokter PTT daerah untuk di tempatkan puskesmas yang belum memiliki dokter, karena kalau menunggu penerimaan dokter melalui jalur seleksi resmi membutuhkan waktu lama, apalagi formasi penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini belum ada.
Ia mengatakan adanya pembukaan Fakultas Kedokteran di Universitas Khairun (Unkhair) Ternate mulai tahun akademik 2016/2017 juga diharapkan menjadi jalan keluar mengatasi keterbatasan dokter di Malut, khususnya yang akan ditempatkan pada puskesmas di kepulauan dan wilayah pelosok.
Para mahasiswa kedokteran di Unkhair itu umumnya putra daerah, sehingga kalau mereka sudah menyelesaikan pendidikannya tidak keberatan di tempatkan di seluruh wilayah Malut. Berbeda dengan dokter dari luar Malut yang umumnya enggan ditempatkan di wilayah kepulauan atau pelosok.
"Peran puskesmas saat ini semakin penting dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, puskesmas menjadi tempat pertama masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional, baik berupa BPJS maupun Kartu Indonesia Sehatan untuk mendapatkan pelayanan," katanya. (rdx)
    Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie

JAKARTA-Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengingatkan agar masyarakat Indonesia memilih pemimpin bukan karena etnis atau agamanya. Namun, Jimly mengimbau agar memilih pemimpin yang disukai dan mendapat simpati rakyat, bukan antipati dari rakyat.
"Jadi, kalau si A terpilih, bukan karena etnis, bukan karena agama, tapi karena orang suka. Maka jadilah pemimpin yang tidak menimbulkan antipati dari rakyatnya, jadilah pemimpin untuk semua golongan, tidak bisa hanya jadi pemimpin untuk diri sendiri," ujar Jimly di kantor ICMI, Jalan Proklamasi 53, Jakarta Pusat, sebagaimana dikutip beritasatu.com, Rabu (4/1).
Jimly mengakui bahwa isu tentang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) memang kadang dimanfaatkan oleh beberapa pihak menjelang pilkada demi kepentingannya. Padahal, kata dia, masyarakat Indonesia sudah terbukti sangat toleran dan tidak mempermasalahkan SARA dalam suksesi kepemimpinan.
"Saya beri tahu Saudara, tahun lalu, 2015, di Kabupaten Kepulauan Sula, 99 persen muslim, yang terpilih adalah pengusaha Tionghoa yang beragama Protestan jadi bupati. Itu Kabupaten Sula di Maluku Utara. Tidak ada masalah dengan etnisitas, tidak ada masalah, enggak ada masalah dengan agama. Tapi, kalau orang tidak suka, mau diapain?" cerita mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Karena itu, Jimly menganjurkan agar masyarakat Indonesia tidak berpikir pendek dalam memilih pemimpin, khususnya melalui kontestasi pemilu atau pilkada. Jangan sampai hanya karena pilkada, toleransi dan kebinekaan dipertaruhkan. "ICMI mengimbau kepada seluruh warga Indonesia untuk menjaga persatuan dan persaudaraan serta memilih pemimpin yang amanah, beriman, dan bertakwa," kata dia.
Lebih lanjut, Jimly mengatakan bahwa para cendekiawan harus mampu membimbing rakyat dengan intelektualitas agar bisa memilih pemimpin yang benar-benar mendapat simpati rakyat. Selain itu, kata dia, cendekiawan harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa.
"Cendekiawan harus membimbing bangsa kita dengan intelektualitas, bukan hanya membimbing sebatas pilkada. Pilkada itu urusan sepele nih, ya kan. Lihat saja nanti. Yang disukai oleh rakyat, itulah yang akan menang," pungkas dia. (rdx)

JAKARTA-Badan Pusat Statistik (BPS) melansir bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Desember tercatat mengalami kenaikan sebesar 0,18 persen menjadi 101,49 dari sebelumnya sebesar 101,31 pada November 2016.
Kepala BPS Suhariyanto dalam jumpa pers mengatakan bahwa kenaikan nilai tukar petani tersebut dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 0,53 persen dan lebih besar dari kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,36 persen. "NTP tersebut berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 33 provinsi di Indonesia," kata Suhariyanto, di Jakarta sebagaimana dikutip dari harianterbit.com, Rabu (4/1).
Nilai Tukar Petani merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan. NTP menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang diproduksi maupun untuk biaya produksi.
Semakin tinggi NTP, secara nisbi semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani. Kenaikan NTP pada Desember 2016 dipengaruhi oleh kenaikan subsektor tanaman pangan sebesar 0,01 persen, hortikultura 0,10 persen, perkebunan rakyat 0,63 persen dan perikanan 0,40 persen.
Sementara untuk subsektor peternakan mengalami penurunan sebesar 0,01 persen. Tercatat, pada Desember 2016, NTP Provinsi Riau mengalami kenaikan tertinggi sebesar 1,60 persen dibandingkan kenaikan NTP provinsi lainnya. Dari 33 provinsi yang diamati, NTP dari 18 provinsi mengalami kenaikan. Sebaliknya, NTP Provinsi Maluku Utara mengalami penurunan terbesar mencapai 1,08 persen, yang disebabkan penurunan pada subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 2,60 persen.
Pada Desember 2016 terjadi inflasi perdesaan di Indonesia sebesar 0,42 persen disebabkan oleh naiknya seluruh kelompok penyusun indeks konsumsi rumah tangga. Sementara Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) nasional Desember 2016 sebesar 110,72 atau naik 0,35 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya yang sebesar 110,33. (rdx)
    Gunung Gamalama Ternate Maluku Utara

TERNATE-Gunung Api Gamalama di Kota Ternate, Maluku Utara kembali hembuskan abu vulkanik, Rabu (4/1). “Tadi pagi (pukul 08.48-09.31 WIT) ada embusan asap disertai abu tipis dengan arah selatan. Ketinggian abu belum dapat dipastikan karena tertutup dengan kabut,” kata Kepala Pos Pemantau Gunung Gamalama, Darno Lamane.
Sejak pagi terjadi 3 kali gempa vulkanik jauh dengan amplitudo maksimum 4-59 mm, gempa tremor harmonik sebanyak 3 kali dengan amplitudo 2-2,5 mm, kemudian 5 kali gempa hembusan dengan amplitudo maksimum 4-27 mm. Darno mengatakan, aktivitas gunung gamalama sejauh ini masih berada di level II (waspada), untuk itu masyarakat maupun pendaki gunung diminta tidak mendekati puncak gamalama dalam radius 1,5 kilometer.
Masyarakat juga utamanya yang tinggal di sekitar aliran sungai yang berhulu gunung gamalama diimbau pada musim hujan mewaspadai potensi ancaman bahaya sekunder berupa aliran lahar. Sementara itu, embusan abu vulkanik Gunung Gamalama ini dinilai tidak memengaruhi jalur penerbangan pesawat di Bandara Babullah Ternate.
Kepala Bandara Babullah Anung Bayumurty, mengatakan bahwa abu gunung Gamalama tidak sampai masuk ke landasan bandara sehingga aktifitas aktivitas bandara tidak terganggu. “Memang ada embusan abu tipis, tapi arahnya selatan. Di bandara tidak dapat,” kata Anung.
Anung menjelaskan, koordinasi menghasilkan kesimpulan bahwa jalur penerbangan di Bandara Babullah Ternate masih beroperasi normal seperti biasa. Warga yang terdampak abu vulkanik adalah yang bermukim di Ternate Tengah dan sebagian Ternate Selatan. Kebanyakan warga baru mengetahui itu setelah kendaraan mereka yang parkir di luar terdapat abu vulkanik. “Ini abu gunung, tapi di gunung tidak tampak ada semburan karena tertutup dengan kabut,” kata Mud, warga setempat. (kps)
    Mendagri Tjahjo Kumolo

JAKARTA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, ada delapan provinsi yang belum mengajukan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.
Salah satunya Provinsi Aceh. Saat ini, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh dijabat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Soedarmo. Tujuh daerah lain adalah Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Bengkulu, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
“Jadi bagi daerah yang belum mengusulkan, tetap kami pertanyakan. Misalnya Pak Darmo (untuk Ranperda APBD Aceh), kami tanya ini gimana, mengapa belum selesai,” ucap Tjahjo di Jakarta sebagaimana dikutip dari kompas.com, Rabu (4/1).
Menurut mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini, delapan daerah masih diingatkan untuk menyerahkan usulan sampai batas waktu 15 Januari. Jika tidak, maka untuk APBD 2017 akan menggunakan peraturan gubernur, dengan jumlah anggaran mengacu pada APBD 2016.
“Iya delapan daerah. Tapi kan batas waktu sampai 15 Januari. Kami ingatkan, kalau enggak mungkin ya pergub. Jadi jangan korbankan anggaran-anggaran yang ada untuk kepentingan,” ucap Tjahjo. (rdx)
Kepala Dinas Keuangan Pulau Taliabu Arwin Tamimi, ST alias ATM
TALIABUAngkatan Muda Taliabu (AMT) mendesak Polda Maluku Utara menangkap dan memeriksa mantan kepala badan keungan daerah Pulau Taliabu Arwin Tamimi terkait dengan penarikan retribusi Galian C yang tidak memiliki regulasi. Presidium Angkatan Muda Taliabu (AMT) Budi Banpon meminta Polda dan Kejati melakukan pemeriksaan terhadap Arwin Tamimi. 
“Menurut saya, penarikan retribusi pajak Galian C oleh manatan kepala Badan Keungan Arwin Tamimi mengakibatkan kerugian pihak rekanan yakni PT La Brosko dengan nilai mencapai Rp 700 juta lebih,” ungkap Budi Selasa, (03/01).
Menurut Budi, penarikan retribusi yang dilakukan Arwin Tamimi  tidak memiliki kekuatan hukum, sebab tidak di atur dalam Perbub maupun Perda. AMT menilai penarikan retribusi tersebut murni pungli. “Atas nama AMT meminta Polda dan Kejati segera menangkap Arwin,“ tegasnya. Seraya berharap pemangku hukum dapat melakukan penyelidikan mantan kepala badan keuangan kabupaten Pulau Taliabu. (ris)