H. Burhan Abdurrahman
TERNATE-Calon gubernur Maluku Utara, Burhan Abdurrahman berharap Partai Hati Nurai Rakyat (Hanura) mendukungnya. Sebab partai pimpinan Jenderal Purnawirawan Wiranto ini, telah dua kali mengusungnya maju calon walikota Ternate berhasil mengantarkannya memimpin Ternate dua periode.

Burhan menyatakan siap mengikuti mekanisme partai, karena ia menyadari bukan kader partai. Termasuk partai-partai lain. Pernyataan itu disampaikan Burhan saat menghadiri deklarasi Laskar Muda Hanura (Lasmura) di hotel Velya Terntae, Kamis (11/5).

Dikatakan, sejak awal ia menyatakan siap maju bertarung dalam pemilihan gubernur, namun semua tergantung rekomendasi partai. Dijelaskan, saat ini ia mendapat dukungan tiga partai yang mendeklarasikan koalisi beberapa waktu lalu yakni PKB, PBB dan PKPI, namun koalisi itu baru 6 kursi, masih membutuhkan 3 atau 4 kursi lagi sebagai syarat maju calon gubernur. “Saya berharap Hanura memberikan dukungan kepada saya,” pintanya.

 Walikota Ternate dua periode ini mengaku akan mendaftar semua partai yang nanti membuka pendaftaran dan penjaringan. Entah partai mana yang lebih dulu membuka pendaftaran. Meski partai tersebut telah memiliki calon, namun apabila membuka pendaftaran tetap akan mendaftar. “Terserah, nanti siapa yang direkomendasikan, tapi saya tetap berusaha,” katanya.

Tujuannya kata haji Bur, ingin maju calon gubernur dengan satu keinginan menjalankan roda pemerintahan Maluku Utara secara baik dan benar demi kemajuan daerah ini lebih baik. Diakuinya, banyak figur calon wakil yang menawarkan diri untuk berpasangan, namun Burhan belum bisa memastikan karena saat ini masih fokus melakukan komunikasi politik dengan partai politik dulu. “Saya ingin semua partai yang membuka pendaftaran akan saya daftar, nanti siapa yang direkomendasikan tidak masalah,” tandasnya. (jun)

TERNATE-Dinas Kesehatan (Dinkes) Maluku Utara (Malut) mengakui banyak puskesmas di daerah ini belum memiliki dokter sehingga menghambat optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
Dikutip dari Antara, Kepala Dinkes Malut Idhar Sidi Umar mengatakan dari 200 lebih puskesmas yang ada di Malut, hampir 40 persen diantaranya belum memiliki dokter, umumnya berada di kepulauan dan wilayah pelosok.
Kondisi ini mengakibatkan puskesmas sulit mendapatkan akreditasi karena persyaratan puskesmas untuk mendapatkan akreditasi harus memiliki sedikitnya sembilan tenaga kesehatan, di antaranya dokter umum, dokter gigi, bidan dan perawat serta apoteker atau asisten apoteker.
Menurut Idhar Sidi Umar, berbagai upaya terus dilakukan untuk mengatasi ketiadaan dokter di puskesmas tersebut, di antaranya memanfaatkan program Kementerian Kesehatan melalui program pengangkatan tenaga dokter pegawai tidak tetap (PTT).
Selain itu, Pemprov Malut dan pemerintah kabupaten/kota juga mengangkat dokter PTT daerah untuk di tempatkan puskesmas yang belum memiliki dokter, karena kalau menunggu penerimaan dokter melalui jalur seleksi resmi membutuhkan waktu lama, apalagi formasi penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini belum ada.
Ia mengatakan adanya pembukaan Fakultas Kedokteran di Universitas Khairun (Unkhair) Ternate mulai tahun akademik 2016/2017 juga diharapkan menjadi jalan keluar mengatasi keterbatasan dokter di Malut, khususnya yang akan ditempatkan pada puskesmas di kepulauan dan wilayah pelosok.
Para mahasiswa kedokteran di Unkhair itu umumnya putra daerah, sehingga kalau mereka sudah menyelesaikan pendidikannya tidak keberatan di tempatkan di seluruh wilayah Malut. Berbeda dengan dokter dari luar Malut yang umumnya enggan ditempatkan di wilayah kepulauan atau pelosok.
"Peran puskesmas saat ini semakin penting dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, puskesmas menjadi tempat pertama masyarakat peserta Jaminan Kesehatan Nasional, baik berupa BPJS maupun Kartu Indonesia Sehatan untuk mendapatkan pelayanan," katanya. (rdx)
    Mendagri Tjahjo Kumolo

JAKARTA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, ada delapan provinsi yang belum mengajukan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.
Salah satunya Provinsi Aceh. Saat ini, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh dijabat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Soedarmo. Tujuh daerah lain adalah Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Bengkulu, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
“Jadi bagi daerah yang belum mengusulkan, tetap kami pertanyakan. Misalnya Pak Darmo (untuk Ranperda APBD Aceh), kami tanya ini gimana, mengapa belum selesai,” ucap Tjahjo di Jakarta sebagaimana dikutip dari kompas.com, Rabu (4/1).
Menurut mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini, delapan daerah masih diingatkan untuk menyerahkan usulan sampai batas waktu 15 Januari. Jika tidak, maka untuk APBD 2017 akan menggunakan peraturan gubernur, dengan jumlah anggaran mengacu pada APBD 2016.
“Iya delapan daerah. Tapi kan batas waktu sampai 15 Januari. Kami ingatkan, kalau enggak mungkin ya pergub. Jadi jangan korbankan anggaran-anggaran yang ada untuk kepentingan,” ucap Tjahjo. (rdx)
Demo Tenaga Medis di RSUD Chasan Boesoeiri Ternate
SOFIFI-Seorang dokter spesialis jantung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoeiri,  Choriansyah SPJ terpaksa memutuskan kontraknya dengan pemerintah provinsi Maluku Utara lantaran tunjangannya selama empat bulan tak dibayar. Tunjangan dokter spesialis jantung yang belum dibayar terhitung September hingga Desember 2016.
Sementara dokter spesialis jantung di RSUD hanya satu orang yakni Choriansyah SPJ. Menurutnya, ia dijanjikan bekerja di RSUD Chasan Boesoeiri dengan gaji tinggi, faktanya tunjangan saja dibayar tersendat-sendat. Dari pada makan hati, lebih ia memilih memutuskan kontrak sebelum berakhir, karena tunjangan enam bulan hanya dibayar dua bulan. Sudah begitu, empat bulan sisa belum ada kepastian kapan akan dibayar.
Choriansyah SPJ menganggap, kebijakan aneh hanya terjadi di provinsi Maluku Utara. Mereka harus memahami, pekerjaan seorang dokter tidaklah mudah. Ia memastikan, apabila system yang ada sekarang tetap dipertahankan, sampai kapan pun pelayanan RSUD tidak akan maksimal. “Pemerintah provinsi Maluku Utara harus menghargai upah sesuai kontrak kesepakatan kerja. Kalau gubernur tidak membenahi, apa yang diharapkan gubernur akan gagal mengaplikasikan visi misinya terhadap masyarakat kecil,” tutur Choriansyah SPJ.
Dikatakan, keputusannya memutuskan kontrak tak mustahil akan kembali bekerja di RSUD lagi. Banyak rumah sakit daerah di Indonesia yang menawarkan bekerja, namun ia memilih Maluku Utara dengan harapan pelayanan kesehatan di daerah ini lebih baik. Namun dengan kondisinya saat ini, walaupun berulang kali dibujuk ia tak akan menerima. “Saya sudah bekerja di RSUD Bogor, saya tidak mungkin lagi bekerja di RSUD Ternate,” katanya.
Sudah begitu, Choriansyah mengaku mengihlaskan gaji dan sisa tunjangan selama 4 bulan tidak perlu dibayar oleh pemerintah provinsi Maluku Utara. Ia hanya berharap, system dan manajemen rumah sakit perlu di rubah agar pelayanan lebih maksimal. Memalukan memang. (ces)
    Eks Pasar Gamalama Ternate Terbakar Senin (2/1) dini hari

TERNATE-Eks pasar Gamalama Ternate, Senin (2/1) dini hari terbakar. Sekitar enam rumah dan kios pedagang rata tanah. Kobaran api terlihat sekitar pukul 01.45 WIT. Tak sampai lima menit api menjalar dan membakar rumah dan kios.
Lokasi kebakaran samping lokasi pembangunan Plazaa Gamalama yang dihuni para pedagang kaki lima asal Gorontalo dan Bugis Makasar merupakan kawasan padat. Api dengan cepat menjalar dan menghanguskan kios dan rumah pedagang karena rata-rata terbuat dari papan menyusul angin kencang. Setengah jam kebakaran barulah pemadam kebakaran Pemkot Ternate tiba di lokasi.
Petugas kebakaran dibantu warga dapat memadamkan api, sementara warga lain mengamankan barang-barang mereka. Korban kebakaran kini mengungsi di Dhuafa Center dan sebagian di pos lalu lintas depan Masjid Al Munawar Ternate.
Hingga berita kini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak berwajib penyebab kebakaran serta kerugian dan korban jiwa. (dmc)
Korban letupan petasan di Halsel
TERNATE-Menyambut pergantian tahun dilakukan dengan banyak cara. Di Kota Ternate, masyarakat memadati pantai Falajawa, kelurahan Muhajirin, taman Nukila, pantai Manggadua dan landmark Kota Ternate. Mereka duduk sambil berbelanja makan ringan menunggu pergantian pergantian pukul 00:00 WIT.
Menjelang pukul 00:00 WIT, sebagian masyarakat terlebih dahulu membuyikan teropet dan petasan serta kembang api. Pertanda tahun 2016 selesai dan memasuki tahun 2017. Kondisi ini tak berbeda dengan di kabupaten Halmahera Selatan. Bakar petasan dan kembang ikut api menyelimut malam pergantian tahun. 
Di Labuha, Halmahera Selatan, euforia menyambyut tahun dengan petasan hingga makan korban, hingga dilarikan ke rumah sakit. Sesuai informasi, anak bos toko Jaya Niaga, Budi dan anak pemilik Eka Ria cafe jadi korban letupan petasan seorang pemuda Tanah Abang desa Labuha, Dedi (32).
Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 00:35 WIT, dua korban kakak beradik ini terkena letupan petasan. Badi Ismail, saksi mata mengatakan, akibat terkena letupan petasan, Dedi (32) mengalami luka di kaki dan pinggang, bahu kiri dan telinga kiri nyaris putus.
Sedangkan adiknya, Defi (34) mengalami luka serpihan dobagian mata sampai kaki serta pinggang belakang. Begitu pula Sofyan (18), pemuda Tanah Abang Labuha  mengalami luka di mata kiri. Rusli Hakim (23) mengalami luka robek di kaki, Bahrudin Ode Iba atau sering disapa om Boy penduduk Pasar Lama  Desa Amasing Kota  (66) mengalami luka dibagian dada kiri, kening kiri dan kaki kanan serta Ridwan Arif, warga  desa Amasing Kota dan Kamal Tala ikut korban.
Budi, korban luka mengaku petasan itu dibeli dari Manado persiapan digunakan perayaan pergantian tahun. Namun ia mengaku tak mengetahui jenis petesan yang dibeli sehingga berakhir trgais seperti itu. "Ppetesan itu saya beli dari manado, jenis petesan saya tidak tahu  apa itu merek happynes saya juga tidak tahu, " katanya, Minggu 1 Januari 2017.
Kapolres Halmahera Selatan AKBP.  Z. Agus Binarto mengatakan, pada Sabtu malam saat memasuki 1 Januari 2017, warga menyalakan kembang api berjenis happynes merek Sun 1000 Shoot di depan Cafe Eka Ria. Kembang api itu dibakar Dedi mengakibatkan 11 orang menjadi korban.
Dijelaskan, saat dos pertama dan kedua dibakar masih berjalan lancar. Giliran dos ketiga, tiba-tiba luncuran petasan terhenti sekitar 20 detik baru meledak dengan daya ledakan tinggi. Akibtanya 11 orang korban, 6 mengalami luka serius dan 5 luka ringan.  Tak hanya korban manusia, 5 bangunan  mengalami kerusakan termasuk tokoh banguan milik Budi.
Bagian teras toko kata Kapolres  mengalami kerusaka, begitu pula bagian teras dan pintuk Cafe Eka Ria mengalami kerusakan, termasuk jendela rumah dinas Kepala BPD mengalami kerusakan.  “Untung rumah dinas tidak ada penghuni,” ujar Kapolres. (san)

JAKARTA-Ego Syahrial Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM belum menerima laporan mengenai adanya korban dan kerusakan bangunan akibat guncangan gempa bumi bumi di barat laut Pulau Morotai,  Provinsi Maluku Utara. Ego mengatakan berdasarkan posisi dan kedalamannya, gempa bumi ini diperkirakan berasosiasi dengan aktivitas sesar naik East Sangihe Thrust yang berarah relatif utara - selatan.
Ego menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti arahan serta informasi dari petugas BPBD. "Jangan terpancing oleh isu yang tidak bertanggung jawab mengenai gempa bumi dan tsunami," kata Ego dalam siaran pers, Minggu (1/1).
Ia meminta masyarakat agar tetap waspada dengan kejadian gempa bumi susulan, yang diharapkan berkekuatan lebih kecil. Gempa bumi ini tidak menimbulkan tsunami, kata Ego, walaupun pusat gempanya berada di laut, energi gempa ini tidak cukup kuat untuk menimbulkan tsunami.
Sebelumnya gempa bumi terjadi pada hari hari ini pukul 07:13:24 WIB. Menurut BMKG, pusat gempa bumi berada pada koordinat 127.40° BT dan 2.82° LS dengan magnitudo 5,0 SR pada kedalaman 10 km berjarak  122 km barat laut Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.
Ego menjelaskan daerah yang terdekat dengan pusat gempa bumi tersusun oleh endapan permukaan, dan batuan sedimen berumur Kuarter, serta batuan ketidakselarasan berumur Tersier.
"Pada daerah yang disusun oleh endapan Kuarter diperkirakan goncangan gempabumi akan lebih kuat karena batuan ini bersifat urai, lepas, belum kompak dan memperkuat efek getaran sehingga rentan terhadap guncangan gempa bumi," jelasnya. (rol)

TERNATE-Di penghujung 2016, duka menyelimuti keluarga dan korban penumpang kapal laut yang tiga hari berturut-turut tenggelam di perairan Maluku Utara. Setelah KM Karamando yang menewaskan empat orang pada Kamis, 29 Desember 2016, kecelakaan menimpa Perahu Motor Putri Tunggal 03.
Perahu pengangkut bahan bakar minyak itu hilang kontak di Laut Obi, Kabupaten Halmahera Selatan Jumat subuh, 30 Desember 2016. Kepala Basarnas Ternate Mustari mengatakan, PM Putri Tunggal 03 yang hilang kontak di Laut Obi, Halmahera Selatan, pada Jumat hingga sekarang belum ditemukan.
Longboat pengangkut minyak BBM bersubsidi itu semestinya tiba lima sampai enam jam di Pulau Obi. "Namun hingga 6 jam lebih longboat belum juga tiba. Setelah dikontak tidak ada balasan, akhirnya keluarga korban langsung melapor. Setelah ditelusuri dinyatakan PM Putri Tunggal 03 lost contact di perairan Obi," kata Mustari.
Mustari mengungkapkan ada empat penumpang dalam PM Putra Tunggal 03. Keempatnya adalah Hamid Lakaduta (pemilik kapal), Alan, Thamrin dan Arjuni. Berdasarkan informasi, saat posisi perahu mendekati Tanjung Gurango, Halmahera Selatan, perahu dihadang ombak besar. Kru perahu motor pengangkut BBM terpaksa memutuskan mencari tempat yang lebih aman.
Pada Jumat, 30 Desember 2016, kurang lebih pukul 04.00 WIT, kru perahu memutuskan kembali melanjutkan perjalanan menuju Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Sesampainya di Tanjung Bendera Madapolo, perahu kembali dihantam ombak besar dan akhirnya tenggelam.
Salah satu kru, Alan berhasil ditemukan nelayan, tepat di bawah Pulau Tapa, Kabupaten Halmahera Selatan. Kurang lebih 50 sampai 60 mil dari lokasi nelayan yang sedang memancing di perairan itu.
Kepala Basarnas Ternate Mustari mengatakan, Tim SAR gabungan saat menerima laporan, langsung bergerak menuju perairan Obi mencari tiga kru lainnya yang belum ditemukan. "Saat ini, ada tiga kapal sudah di TKP (tempat kejadian perkara). Untuk salah satu korban yang sudah ditemukan masih dalam perawatan medis di RSUD Bacan," kata dia.
Belum usai pencarian perahu pengangkut BBM, kecelakaan kembali menimpa sebuah kapal 3T yang memuat 30 penumpang pada Sabtu (31/12) sore. Kapal itu diinformasikan tenggelam di laut depan Desa Sidangoli, Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara.
"Ada bodi (perahu motor) 3 GT dengan muatan 30 orang tenggelam di depan Sidangoli," kata Kasubag Humas Basarnas Ternate Fahri Yosua, Sabtu sore. Fahri mengemukakan, perahu motor tersebut bertolak dari pelabuhan pasar Swalayan, Kelurahan Gamalama, Ternate Tengah, menuju Desa Tuada, Kecamatan Jailolo. "Bodi ini dalam perjalanan dari Ternate menuju Jailolo," ucap Fahri.
Dia mengemukakan sebanyak satu unit armada laut Basarnas setempat dalam perjalanan menuju TKP atau tempat kejadian perkara. "Tim SAR sudah dalam perjalanan," ujarnya.
Selain itu, KM Karamando yang tenggelam dan menyebabkan korban tewas hingga empat orang ternyata sudah beroperasi kurang lebih 22 tahun di laut Sulawesi dan Maluku Utara. Kepala Syahbandar Jailolo Affan Tobona mengungkapkan, KM Karamando beroperasi sejak 1994.
Karena kondisinya yang tidak layak kata dia, sebelumnya kapal itu sudah pernah ditahan hingga beberapa bulan pada 2016 sebelum kecelakaan tersebut terjadi. "Itu karena kondisi badan kapal yang sudah tidak layak, namun masyarakat mengamuk dan demo sehingga kapal tersebut kembali dioperasikan. Kapal tersebut terpaksa dioperasikan lagi karena tidak ada kapal alternatif lain untuk memuat hasil bumi masyarakat Jailolo ke Ternate," ujar Affan.
Tenggelamnya KM Karamando dan PM Putri Tunggal 03 di perairan Maluku Utara ini tentunya menjadi catatan penting buat pemerintah daerah setempat agar tidak menutup mata.
"Kejadian ini bukan kali pertama tapi sudah berulang kali. Seharusnya pemerintah kabupaten dan provinsi sudah harus mendatangkan kapal yang lebih layak untuk melayani masyarakat," kata Muhlis Ibrahim, pemerhati transportasi laut di perairan Maluku Utara, Sabtu (31/12).
"Kami minta Gubernur Maluku Utara segera datangkan kapal besi yang lebih layak untuk melayani masyarakat  di daerah ini. Jangan kemudian hanya jalan-jalan ke luar negeri dengan tidak melihat apa yang harus dipenuhi pemerintah daerah bagi rakyatnya," sambung dia. (san)

JAKARTA-Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan telah terjadi gempa bumi berkekuatan 5 skala Richter (SR) di Pulau Morotai di Maluku Utara pada Minggu (1/1) pukul 07.13 WIT. Gempa tidak berpotensi tsunami.
Berdasarkan situs resmi BMKG, Minggu, gempa tersebut terjadi 122 kilometer (km) sebelah Barat Laut Pulau Morotai tepatnya berada di lintang 2.82 dan bujur 127.4. Pusat gempa berada di kedalaman 10 km. (okz)
    Pakar Hukum Tata Negera, Margarito Kamis

TERNATE-Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menegaskan, gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba harus memastikan bawah lidahnya masih berbau ustadz, bukan politisi. Tindakan memindahkan beberapa PNS yang memprotes Direktur RSUD Chasan Boesoeiri harus dikoreksi sebagai atasan pemegang kekuasaan administratif.
“Saya berharap gubernur jangan menari diatas kerumitan masalah ini. Pastikan kepada kita semua bahwa lidah gubernur itu masih berbau ustads bukan politisi,” tegas Margarito, Jumat (30/12). Margarito meminta permasalahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesorie Ternate segera diselesaikan gubernur.
Dikatakan, persoalan yang terjadi di rumah sakit milik Pemprov Maluku Utara itu tak kunjung selasai, malah menambah persoalan ketika paramedis menjadi korban tunggakan pembayaran tunjangan selama enam bulan melakukan aksi protes. “Kalau dipindahkan tugaskan atasan mereka,” katanya.
Margarito menyarankan korban tenaga medis mengamabil langkah hukum karena penegak hukum siap mengusut tuntas masalah RSUD. Sebab ia melihat pernyataan menejmen RSUD sangat beralasan bagi kepolisian untuk mengusutnya.
Selain itu, pemimpin rumah sakit itu seharusnya dirombak total, karena banyak jabatan yang diduduki sekian lama namun berkerja tidak beres. Ia menyebut. ada menejemen atau kempimpinan dalam rumah sakit yang salah megelola, maka cara mengurusinya harus merombak segala hal dalam rumah sakit itu.
“Katakanlah peralatan kesehatan di rumah sakit serta potongan-potongan BPJS dan macama-macama itu juga harus diusut. Apakah sudah diserahkan ke pemerintah daerah. Kalaupun diserahkan dan sterusnya, kapan dibaliknya dan sterusnya itu harus diurus,” papar Margarito
Margarito berjanji akan bersama Polda Maluku Utara mengawal korban tenaga medis, apabila benar dilaporkan ke polisi. Sebaliknya, kalapun sudah dilaporkan, ia meminta Kopolda memberi kepastian secepatnya mengsut masalah tersebut. Sekaligus meminta Pemprov membatalkan semua tindakan admnistrasi yang dilakukan menjemen rumah sakit. Sebab prilaku seperti itu tidak baik.

“Jadi langkah hukum yang ditempuh korban para tenaga medis ini silakan tempuh jalur pindah. Saya berharap gubernur jangan sekali-kali menari di atas kerumitan ini. Pastikan kepada kita  semua bahwa lidahnya itu masih berbau ustadz bukan politisi,” tandasnya. (san)
    Jasa Raharjan Berikan Santuni Korban KM. Karamando

 TERNATE-Jasa Raharja Cabang Ternate telah membayarkan santunan kepada ahli waris empat korban meninggal dunia dalam tragedi karamnya KM Karamando di perairan Halmahera Barat, Kamis,29 Desember.
"Pembayaran santunan ini kami berikan ahli waris empat korban kecelakaan kapal Karamando yang telah ditemukan dan diperoleh identitas alamat dan keluarganya," kata Kepala Kantor Jasa Raharja cabang Ternate Helmy Patitinasarani, Jumat (30/12).
Empat korban meninggal dunia yang telah dibayarkan santunannya tersebut adalah Monika Tude (60) Rizal Rikomahu (54), Yuyun Sri Wahyuni (32) dan anaknya Syaikeh (8). "Masing-masing ahli waris mendapatkan Rp25 juta. Total santunan korban meninggal yang dibayarkan Rp100 juta," ia menambahkan.
Helmy mengatakan bahwa santunan tersebut merupakan bentuk dasar perlindungan dari pemerintah untuk membantu meringankan beban keluarga korban yang ditinggalkan. Dia mengatakan santunan itu,  bukan merupakan harga dari kematian, tetapi merupakan bentuk perlindungan dasar dari pemerintah sesuai dengan UU No.33 tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan UU No. 34/1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan.
Menyinggung korban lainnya, Helmy menjelaskan bahwa pihaknya menunggu perkembangan selanjutnya. Begitu sudah ada data terkait dengan alamat para korban, pihaknya akan secepatnya menyalurkan santunan kepada pada korban atau ahli warisnya. "Jadi, korban yang sekarang ini mendapat santunan adalah mereka yang sudah kami ketahui alamat dan ahli warisnya," katanya.

Sementara korban yang selamat sebanyak 47 orang yang masih mendapat perawatan di RSU Jailolo, juga akan mendapatkan biaya perawatan. “Untuk penumpang siluman kami tidak akan bayar. Tapi kalau ada yang terdaftar berdasarkan data manifest yang telah disahkan pihak Syahbandar akan kami beri santunan,” Helmy mengakhiri. (san)
SOFIFI-Peringatan Hari Pahlawan 10 November yang menjadi spirit perjuangan, ternyata tak dihadiri gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah (Sekda). Karena itu yang bertindak sebagai inspektur upacara, asisten I Setda Maluku Utara, Hasby Pora.
Tak hanya gubernur, wakil gubernur dan sekda, sejumlah pimpinan SKPD juga tak hadir dalam upacara ini. Dalam sambutannya, Hasby meminta agar jajaran pemerintah provinsi Maluku Utara meningkatkan sistem pelayanan publik berdasarkan semangat pengorbanan para pahlawan yang berjuang merebut kemerdekaan.
Sebagai penerus para pahlawan telah mendahuli, banyak pekerjaan yang wajib diselsaikan. Apalagi kontrol akademisi dan media semakin mengkritis kinerja Pemerintahan. “Justru ada kontrol media serta akademis, maka kinerja lebih dimaksimal agar pelayanan kepada masyarakat bisa tercapai,” pintanya. (ces)