JAKARTA-Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah merampungkan proses administrasi pengalihan PNS dari daerah ke pusat. Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan, proses administrasi pengalihan PNS telah selesai berdasarkan amanahkan UU Nomor 23 Tahun 2014.

Kendati demikian, ia mengatakan, pelaksanaan pengalihan tersebut masih menunggu lampu hijau dari Kementerian Keuangan berkaitan dengan pembiayaan gaji. "Proses administrasi pengalihan PNS daerah ke pusat telah selesai," kata dia dalam keterangan tertulis sebagaimana dilansir Republika Kamis (5/1).

Ia menyebut, pelaksanaan pengalihan PNS dari kabupaten/kota ke provinsi maupun sebaliknya, tidak terkendala pembiayaan gaji. Sehingga, proses pengalihan telah selesai dilaksanakan. Bima menyebut, pemindahan atau distribusi PNS tersebut berhubungan dengan membengkaknya anggaran belanja pegawai di suatu daerah.

Bima menuturkan, proses administrasi pengalihan status harus dilakukan secara cermat. Tujuannya, untuk menghindari 'penyelundup' yang ikut campur dalam proses pengalihan. Ia menjelaskan, penyelundup tersebut, yakni pihak-pihak pemangku jabatan atau urusan yang tidak diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. (rdx)

JAKARTA-Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan kenaikan tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor adalah untuk perbaikan pelayanan publik. Ia menyebutkan rencana kenaikan tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor itu sudah dibicarakan cukup panjang. "Sudah dibicarakan cukup panjang dengan Komisi III dan Badan Anggaran DPR. Itu sudah lintas sektoral, intinya untuk pelayanan publik yang lebih baik," kata Tito ditemui di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/1).

Perbaikan layanan publik itu menurut dia, antara lain pelayanan secara dalam jaringan (daring) atau online. Ia mengatakan proyek percontohan dimulai di Jakarta setelah itu akan dilakukan di daerah lain. "Sama dengan SIM yang sudah online di sekitar 33 kota, kemudian juga e-tilang, tidak perlu bayar di pengadilan atau polisi, tapi di bank," kata Kapolri.

Tito Karnavian menyebutkan sistem online juga akan menghindari adanya biaya-biaya tambahan, misal adanya penyalahgunaan wewenang. "Sistem pembayarannya online langsung ke bank, otomatis biaya-biaya tambahan yang mungkin lebih dari itu dalam pembuatan STNK," kata Tito.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tertanggal 6 Desember 2016. Peraturan itu dibuat untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang hal sama, berlaku efektif mulai 6 Januari 2017.

PP itu mengatur tarif baru untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia secara nasional. Dalam peraturan baru tersebut, terdapat penambahan tarif pengurusan, antara lain pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara.

Besaran kenaikan biaya kepengurusan surat-surat kendaraan ini naik dua sampai tiga kali lipat. Misalnya, untuk penerbitan STNK roda dua maupun roda tiga, pada peraturan lama hanya membayar Rp 50 ribu, peraturan baru membuat tarif menjadi Rp 100 ribu. Untuk roda empat, dari Rp 75 ribu menjadi Rp 200 ribu. (rol)

TERNATE-PT PLN Wilayah Maluku-Maluku Utara (M2U) menyatakan terhitung mulai Januari 2017 terjadi penurunan Tarif Tenaga Listrik (TTL) di 12 golongan.  Deputi Manager Hukum dan Humas PLN Wilayah Maluku-Maluku Utara (M2U) Eduard Peea di Ambon, Rabu (4/1), menjelaskan turunnya TTL berdasarkan harga ICP (Indonesian crude price) yang menjadi salah satu indikator turunnya tarif listrik, di samping biaya pokok produksi yang juga menurun, walaupun di sisi lain nilai tukar rupiah mengalami pelemahan.
"Penyesuaian TTL ini sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28/2016, terjadi pada 12 golongan yang mengikuti mekanisme tarif adjustment," katanya.
Menurut dia, Permen tersebut menyatakan penyesuaian TTL diberlakukan setiap bulan, menyesuaikan perubahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika, harga minyak dan inflasi bulanan. Dengan mekanisme TA, tarif listrik setiap bulan memang dimungkinkan untuk turun, tetap atau naik berdasarkan perubahan ketiga indikator tersebut.
"Akibat dari perubahan nilai ketiga indikator tersebut, tarif listrik pada Januari di Tegangan Rendah (TR) menjadi Rp1.467,28/kWh, tarif listrik di Tegangan Menengah (TM) menjadi Rp1.114,74/kWh, tarif listrik di Tegangan Tinggi (TT) menjadi Rp996,74/kWh, dan tarif listrik di Layanan Khusus menjadi Rp1.644,52/kWh," ujarnya.
Dia menjelaskan, TTL terdiri dari 37 golongan tarif dan 12 golongan tarif yang diberlakukan mekanisme TA adalah tarif yang tidak disubsidi pemerintah. Selain 12 golongan tarif tersebut, mulai 1 Januari 2017 juga terdapat penambahan 1 golongan tarif baru, yaitu rumah tangga mampu dengan daya 900 VA (R-1/900 VA-RTM). Golongan tarif ini dahulu merupakan golongan tarif R-1/900 VA.
"Dengan adanya kebijakan pemerintah dalam memberikan subsidi tepat sasaran, maka golongan tarif R-1/900 VA khusus masyarakat mampu akan diberlakukan kenaikan bertahap setiap 2 bulan, yaitu 1 Januari 2017, 1 Maret 2017, 1 Mei 2017 dan pada 1 Juli 2017 akan disesuaikan bersamaan dengan 12 golongan tarif lainnya yang mengalami penyesuaian tarif setiap bulannya," katanya.
Sementara itu kata Eduard, untuk 25 golongan tarif lainnya tidak mengalami perubahan yakni untuk pelanggan rumah tangga kecil dengan daya 450 VA dan 900 VA, bisnis dan industri kecil. "Selain itu pelanggan sosial termasuk dalam 25 golongan tarif tersebut sebab pelanggan golongan ini masih diberikan subsidi oleh Pemerintah," tandasnya.
Ia menambahkan, TTL terdiri dari 37 golongan tarif serta 12 golongan tarif yang diberlakukan mekanisme Tariff Adjustment adalah tarif yang tidak disubsidi pemerintah.  12 golongan tarif tersebut di antaranya Rumah Tangga kecil di tegangan rendah daya 1300 VA, 2200 VA, rumah tangga menengah tegangan rendah daya 3500 sd 5500 VA, bisnis menengah di tegangan rendah, daya 6600 VA sd 200 kVA, kantor pemerintah tegangan rendah daya 6600 VA sd 200 kVA, serta Penerangan Jalan Umum di tegangan rendah, dan layanan khusus. (ant)

JAKARTA-Badan Pusat Statistik (BPS) melansir bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Desember tercatat mengalami kenaikan sebesar 0,18 persen menjadi 101,49 dari sebelumnya sebesar 101,31 pada November 2016.
Kepala BPS Suhariyanto dalam jumpa pers mengatakan bahwa kenaikan nilai tukar petani tersebut dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 0,53 persen dan lebih besar dari kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,36 persen. "NTP tersebut berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 33 provinsi di Indonesia," kata Suhariyanto, di Jakarta sebagaimana dikutip dari harianterbit.com, Rabu (4/1).
Nilai Tukar Petani merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan. NTP menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang diproduksi maupun untuk biaya produksi.
Semakin tinggi NTP, secara nisbi semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani. Kenaikan NTP pada Desember 2016 dipengaruhi oleh kenaikan subsektor tanaman pangan sebesar 0,01 persen, hortikultura 0,10 persen, perkebunan rakyat 0,63 persen dan perikanan 0,40 persen.
Sementara untuk subsektor peternakan mengalami penurunan sebesar 0,01 persen. Tercatat, pada Desember 2016, NTP Provinsi Riau mengalami kenaikan tertinggi sebesar 1,60 persen dibandingkan kenaikan NTP provinsi lainnya. Dari 33 provinsi yang diamati, NTP dari 18 provinsi mengalami kenaikan. Sebaliknya, NTP Provinsi Maluku Utara mengalami penurunan terbesar mencapai 1,08 persen, yang disebabkan penurunan pada subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 2,60 persen.
Pada Desember 2016 terjadi inflasi perdesaan di Indonesia sebesar 0,42 persen disebabkan oleh naiknya seluruh kelompok penyusun indeks konsumsi rumah tangga. Sementara Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) nasional Desember 2016 sebesar 110,72 atau naik 0,35 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya yang sebesar 110,33. (rdx)

MALANG-Perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia tahun meningkat jika dibandingkan tahun lalu. Juru kampanye Profauna Indonesia, Swasti Prawidya Mukti, menjelaskan sepanjang 2016 tercatat setidaknya ada 90 kasus perdagangan satwa liar yang dimuat di media massa.
"Jumlah ini meningkat hampir 35 persen dibandingkan tahun sebelumnya," ungkap Swasti sebagaimana dikutip dari Republika.co.id, Minggu (1/1). Pada 2015 Profauna menemukan terdapat 67 kasus perdagangan satwa liar yang dimuat di media massa.
Ditinjau dari jenis satwa yang paling banyak diperdagangkan, data yang dihimpun Profauna menunjukkan, burung adalah kelompok satwa dengan jumlah kasus perdagangan tertinggi. Kelompok ini meliputi jenis burung paruh bengkok (nuri dan kakatua), jenis-jenis burung elang, jenis-jenis burung rangkong, hingga burung berkicau.
Dari segi volume, peringkat teratas diduduki oleh burung berkicau. Sepanjang 2016 ribuan burung berkicau seperti murai, cucak ijo, kacer, pleci, dan lain-lain. Menurut pengamat dan pemerhati burung senior Profauna Made Astuti, maraknya hobi memelihara dan kompetisi burung berkicau terutama di Jawa, menjadikan burung-burung berkicau rawan diburu dan diperdagangkan. "Ini sangat miris mengingat sangat banyak di antaranya yang tidak dilindungi oleh undang-undang,” ujarnya
Jika berkunjung ke pasar-pasar burung di Jawa, banyak sekali burung yang didatangkan dari Sumatra dan Kalimantan. Ini karena populasi mereka di Jawa sudah berkurang drastis. Selain burung berkicau, perbaikan nasib juga tak kunjung dialami jenis burung elang dan burung paruh bengkok yang sejak sekian lama semakin mengkhawatirkan keberadaannya.
Ekawati Kaaba, koordinator Profauna perwakilan Maluku Utara, menyatakan bahwa sejak tahun 1990-an hingga sekarang pola-pola yangdilakukan oleh para pemburu dan penyelundup burung paruh bengkok tidak banyak berubah. Hanya saja, di beberapa tempat populasi burung nuri dan kakatua sudah sangat sedikit bahkah punah di alam, sehingga lokasi perburuan telah bergeser. (rol)

AMBON-General Manager PLN M2U Indradi Setiawan menyatakan 98 persen pulau terluar di Provinsi Maluku dan Maluku Utara telah teraliri listrik di tahun 2016. "Provinsi Maluku dan Maluku Utara memiliki ribuan pulau yang harus dilayani sebagai upaya menerangi negeri, dari ribuan pulau tersebut 98 persen di antaranya telah teraliri listrik tahun 2016," katanya di Ambon sebagaimana dikutip dari beritasatu.com, Minggu (1/1).
Ia mengatakan, upaya untuk menerangi negeri telah diwujudkan di sejumlah pulau terluar di Maluku seperti pulau Moa Maluku Barat Daya (MBD) dan Selaru Maluku Tenggara Barat (MTB) yang telah beroperasi 24 jam.
"Upaya tersebut terwujud melalui pola operasi listrik 24 jam di Pulau Moa dan Selaru, sedangkan sisanya secara bertahap ditargetkan akan beroperasi selama 24 jam," ujarnya.
Indardi menjelaskan, upaya yang dilakukan pihaknya tidak dapat terealisasi tanpa adanya peran dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat, karena itu dibutuhkan dukungan dan bantuan dari masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama menjaga keandalan dari aset kelistrikan.
"Kami mengimbau kepada pemerintah dan masyarakat setempat untuk bersama-sama memperhatikan jaringan listrik yang ada agar terbebas dari faktor-faktor yang dapat menyebabkan gangguan seperti pohon, hewan, dan lainnya," katanya.
Pulau Selaru lanjutnya, merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia dan berbatasan dengan negara Australia, di mana sistem kelistrikannya dikelola oleh PLN Unit Pelayanan Adaut, Rayon Saumlaki, Area Tual.
"Pola operasi sistem kelistrikan di Pulau Selaru hanya beroperasi selama 12 jam dengan panjang jaringan 35,8 km untuk melistriki 1.787 pelanggan, kita berharap dengan operasi listrik 24 jam dapat membantu aktivitas masyarakat di pulau Selaru juga pulau Moa," ujarnya
Sebelumnya PLN M2U pada Desember 2016, telah melistriki dua desa yakni Yamtimur dan Kilwair di Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara.
Menjelang hari Natal dan Tahun Baru 2017 PLN MMU meresmikan jaringan listrik di desa Yamtimur dan Kilwair Maluku Tenggara. Kegiatan peresmian jaringan listrik di sebagi bentuk pelayanan kepada negeri.
Ia menambahkan, peresmian jaringan listrik merupakan salah satu langkah nyata dari PLN untuk mewujudkan Maluku Terang di tahun 2020. "Kami berharap dengan diresmikannya jaringan listrik di Desa Yamtimur dan Kilwair ini, kita semua dapat menjaga keandalan dari jaringan tersebut karena itu merupakan aset kita bersama." katanya. (dtm)
   Pangeran Maha Vajiralongkorn yang naik takhta menjadi Raja baru Thailand.

BANGKOK-Raja Thailand, Vajiralongkorn merupakan raja baru yang menggantikan ayahnya yang baru saja mangkat, Raja Bhumibol Adulyadej. Meskin sudah wafat pada 13 Oktober 2016, namun rupanya rakyat Thailand masih berduka.

"Tak peduli apapun masalah yang akan kita hadapi di negara ini, kita yakin jika kita bekerja sama maka kita bisa mengatasinya dan dapat menyelesaikan setiap masalah," kata Raja Vajiralongkorn dalam pidatonya menyambut tahun baru 2017, Sabtu, (31/12).

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada publik atas loyalitasnya kepada ayahnya. Bahkan, masih banyak orang yang sedih akibat mangkatnya sang raja tersebut.

Selama ini di Bangkok selalu dinyalakan kembang api untuk menyambut tahun baru. Namun, untuk menghormati periode berkabung kembang api tak dinyalakan di Bangkok.

Beberapa pekan ke depan, Raja Vajiralongkorn akan mendukung konstitusi yang dibuat oleh Pemerintah Militer Thailand untuk memulai proses restorasi demokrasi.
Junta militer menjatuhkan pemerintahan terpilih pada 2014. Militer memperkuat politik tenang di Thailand yang mengalami konflik selama satu dekade antara militer yang didukung kerajaan versus kelompok populis. (rol)

JAKARTA-Pujian terus mengalir atas diselenggarakannya Dzikir Nasional Republika. Satu di antaranya dari Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tengku Zulkarnain. ''Saya pikir ini satu hal yang positif. Sehingga kita bisa mengajar anak -anak kita, keluarga dan khususnya kaum muslimin di Jakarta untuk tidak hura -hura merayakan tahun baru,'' kata Tengku Zulkarnain, dalam Dzikir Nasional Sabtu (31/12).
Zulkarnain menilai, antusias masyarakat mengikuti Dzikir Nasional Republika terus meningkat. Bahkan, ia melihat acara di Masjid At -Tin, Jakarta tersebut dikunjungi umat Islam dalam jumlah yang besar, meski beberapa masjid di Jakarta menggelar kegiatan serupa.

Ia pun menyambut positif Dzikir Nasional Republika yang kali ini mengangkat tema Indonesia Ikhlas. Zulkarnain berpendapat, selama ini ternyata banyak oknum-oknum pejabat yang membangun Indonesia dengan tidak ikhlas. Hal tersebut terlihat dengan banyaknya bupati, menteri dan pejabat lainnya yang tertangkap KPK karena kasus korupsi.

Selain itu, program-program pemerintah ternyata juga tidak jalan sehingga mengecewakan rakyat. Dengan adanya acara ini, lanjutnya, ada gerakan untuk kembali kepada pakemnya agar semua pihak mulai dari pemerintah, rakyat, ulama, guru, TNI, dan Polri untuk bersatu padu membangun negeri.

''Karena negeri ini bukan hanya warisan nenek moyang, tapi untuk anak cucu kita yang akan datang,'' ujarnya.

Ia berpesan, agar umat Islam tetap istiqomah dengan dan kembali ke jalan yang benar sampai mati dalam keadaan khusnul khotimah. Ia mengimbau, umat Islam gunakan diri, harta, dan pemikiran yang dimiliki untuk memberi manfaat bagi semua orang. (rol)

JAKARTA-Hujan deras turun di langit Monas Jumat (2/12) pagi ini. Namun nampaknya tidak menyurutkan massa aksi bela Islam III untuk tetap melaksanakan shalat Jumat bersama-sama. Presiden Joko Widodo juga ikut melaksanakan shalat Jumat bersama para peserta aksi super damai. Jokowi datang menggunakan baju koko putih didampingi oleh Jaksa Agung Muhammad Prasetyo. Jokowi datang sekitar pukul 11.50 WIB. Di tengah-tengah guyuran hujan deras Jokowi nampak melangkah dengan payung di atas kepalanya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga ikut menunaikan ibadah shalat Jumat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Lapangan Monas, Jakarta Pusat bergabung dengan para peserta aksi demonstrasi damai. Berdasarkan pantauan dari halaman kantor Wakil Presiden, di Jalan Veteran, JK tiba-tiba menuju ke lapangan Monas bersama Jokowi.
Wapres JK sebelumnya mengatakan akan menunaikan ibadah shalat Jumat di masjid Baiturrahman di kompleks Istana Kepresidenan. Kepada para wartawan saat akan bersiap diri menuju masjid Baiturrahman, ia mengatakan lapangan Monas sudah penuh oleh para demonstran.
"Sudah penuh," kata JK singkat saat akan menuju masjid Baiturrahman di dalam Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/12).
Kemudian saat ditanya apakah Jokowi juga turut serta akan menunaikan ibadah shalat Jumat di Masjid Baiturrahman, JK pun hanya menunjuk ke arah masjid di dalam Kompleks Istana Kepresidenan. Namun tiba-tiba, Presiden Jokowi dan Wapres JK berjalan kaki menuju lapangan Monas melalui pintu gerbang Istana Merdeka di tengah hujan yang tiba-tiba mengguyur. Jokowi dan JK tampak menggunakan kemeja putih dan celana hitam saat akan menunaikan ibadah shalat Jumat. (rol)
JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat koordinasi (rakornas) dan dialog terbuka bersama seluruh gubernur se-Indonesia. Rakornas ini untuk membahas kerawanan jelang Pilkada Serentak 2017 dan penguatan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa rakornas dan diskusi sengaja dilakukan untuk memberi pemahaman kepada seluruh gubernur di Indonesia. Mengingat, gubernur merupakan pemimpin yang langsung dipilih oleh rakyat. "Gubernur itu dipilih oleh rakyat, amanat rakyat. Pangkatnya bisa setiap saat berkomunikasi dengan presiden. Jadi, pertemuan ini bukan karena negara lagi genting," kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (24/11).
Direncanakan juga acara ini dihadiri Ketua KPK Agus Rahardjo; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto; Menko Perekonomian Darmin Nasution; Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo; Kapolri Jenderal Tito Karnavian; Kepala BIN Budi Gunawan; serta Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius.
Adapun gubernur se-Indonesia yang ikut dalam rakornas tersebut yakni Gubernur Bengkulu, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Kalimantan Tengah, serta Wakil Gubernur Maluku Utara. Lalu ada pula Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Sulawesi Barat, Plt Gubernur Aceh, Wagub Sulawesi Tenggara, Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Wagub Kalimantan Timur, Gubernur Sulawesi Selatan, Plt Gubernur Gorontalo dan Gubernur Sulawesi Utara, serta Plt Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
Kemudian, Gubernur NTB, Gubernur Bali, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Barat, Gubernur NTT, Gubernur Kepulauan Riau, Gubernur Lampung, Plt Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Maluku, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Kalimantan Utara, dan Gubernur Papua. (kps)
JAKARTA - Polisi telah menyiapkan pasukannya untuk mengawal aksi demo 2 Desember 2016 mendatang. Jumlah polisi yang disiapkan mencapai 27 ribu personel yang akan ditempatkan di sejumlah titik strategis.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan mengatakan, kalau polisi tak mempermasalahkan jika demo 2 Desember 2016 mendatang digelar sesuai koridor hukum dan aturan yang ada. Maka itu, polisi membuat maklumat agar demo tak digelar di tempat umum.
Namun, hingga kini masih belum bisa memastikan berapa jumlah massa yang aka demo nanti. "Apapun alasannya, kalau turun ke jalanan (mengganggu aktivitas jalan) kita tegas tak boleh. Tapi kalau demo di tempat yang disediakan kita layani," ujarnya pada wartawan, Senin (21/11/2016).
Iriawan menerangkan, sejatinya, berkas kasus penistaan agama itu diupayakan selesai sebelum tanggal 2 Desember 2016 nanti sehingga masyarakat diminta menunggu dan tak usah menggelar demo. Masyarakat diminta untuk mengerjakan hal penting lainnya sambil menunggu proses hukum selesai dilakukan.
Meski begitu, polisi tetap menyiapkan personelnya untuk mengawal rencana demo tersebut. Adapun keterlibatan TNI dalam pengawalan itu demo nanti karena massa pun diperkirakan akan lebih besar dibandingkan demo sebelumnya.
"Personel yang kami kerahkan 27 ribu. Nanti akan ditempatkan juga di sentra-sentra ekonomi, perkantoran, dan tempat lainnya," katanya.


JAKARTA-Terkait rencana aksi demonstrasi 2 Desember 2016, banyak isu kepentingan teretentu yang ditengarai akan mengunggangi. Mulai dari upaya makar, penarikan uang perbankan secara besar-besaran (rush money), hingga eksodus pengusaha ke luar negeri.
Usai bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, berbagai isu tersebut tidak benar. Dikatakannya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah memberi jaminan bahwa demonstrasi 2 Desember akan berlangsung aman.
"Enggak ada apa-apa. Kemarin saya ke mal juga ramai saja, Enggak ada apa-apa. Kamu (awak media-red) jangan ikut memanas-manaskan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/11/2016).
"Situasi di pasar ramai, di mal juga ramai, situasi di jalan juga masih macet. Jadi enggak ada (hal-hal yang dikhawatirkan-red)," sambung dia.
Mengenai pertemuannya dengan Megawati, Jokowi menyebut tidak seluruhnya terkait dengan suhu politik yang memanas di ibu kota, khususnya pasca aksi 4 November. Pertemuan keduanya juga membicarakan isu-isu lain yang tak kalah penting dibanding politik.
"Bahwa kita seperti hari ini bertemu dengan ibu Mega, ya biasa, kita bicarakan permasalahan bangsa. Tidak hanya politik dan ekonomi, hal-hal sosial juga kita bicarakan," pungkasnya.