TIDORE-Kegiatan  bimbingan teknis produksi minyak atsiri  oleh direktorat IKM kimia, sandang, aneka dan kerajinan beserta dikrektorat jendral industri kecil menengah, kementrian industri, (11/5) diselenggarakan di keluruhan gurabati kecamatan tidore selatan

Minyak atsiri yang di produksi dengan menggunakan bahan baku  pala dan cengke.

walikota tidore Ali Ibrahim dalam sambutanya mengatakn buah pala punya banyak manfaat mulai dari biji dan daging palanya

Ia membahkan, ketergantunga harga pala yang ada  di kota tidore tersebut bergantung pada hasil lapangan atau harga yang di tentukan oleh pengepul pala.

selain itu juga dalam bimbingan teknis  tersebut  juga mendapat mesin pembuatan minyak atsiri dan pengupas pala, tidore yang di wakili oleh kelurahan gurabati ini menjadi tempat bimbingan teknis tersebut.

Ali Ibrahim menuturkan, minyak atsiri yang dibuat dengan pala ini  sangat bermanfaat bagi kesehatan dan juga sebagai obat kecantikan selain itu juga akan mempersiapkan lebel untuk bisa mempromosikan minyak atrisi ini ke internasional melalui kerabat yang berasal dari australia.

kegiatan yang di ikuti kurang lebih 30 orang ini mendapat apresiasi dari walikota agar dapat mengembang potensi yang kemudian dia ajarkan pada bimbingan tersebut.(pul)
BONONG-Menjelang puasa, kebutuhan pokok  pasar Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu  mulai merangkak naik. Pantauan Media ini Kamis (11/5) sore di Pasar Kota Bobong   kenaikan harga salah satunya bawang putih yang sebelumnya  berkisar Rp50.000 per kilogram  naik menjadi Rp70. 000 per kilogram. Sementara  bawang merah, rica dan tomat (Barito) masih stabil. “Yang  sudah naik baru bawang putih, kalo rica, tomat dan bawang merah belum naik,” ujar Sumarni, pedagang.

Selain itu, kenaikan juga terjadi pada bahan pokok lain seperti gula pasir dan telur. Sementara harga beras masih stabil. Menurut pedagang setempat, kenaikan gula pasir bukan pada kilogram tetapi per karung dari Rp700 ribu per kilogram naik menjadi Rp720 ribu per kilogram ditingkat pengecer.

“Harga beras masih stabil tapi harga bahan pokok lain sudah mulai naik,” ujar pemilik toko sembako Lamena Bobong. Ia memprediksi, kenaikan harga akan terus terjadi sehingga mereka akan mengikuti perkembangan harga-harga bahan pokok. (nan)

SOFIFI-Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2017 mengalami kenaikan 48 persen atau sekitar Rp189,62 miliar menjadi Rp2,2 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian struktur komposisi target RAPBD tahun 2017 untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dirancang Rp. 442,70 miliar lebih yang dibandingkan APBD induk tahun 2016 yang hanya sebesar Rp. 282,99 milar.

"Naik Rp. 129,71 miliar atau 26,84 persen dengan rincian, pajak daerah dirancang Rp. 364,26 miliar, retribusi daerah dirancang Rp.65,8 miliar, hasil pengelolan kekayaan daerah yang telah disahkan snilai Rp871,59 juta serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirancang sebesar Rp. 11,3 miliar,” kata gubernur Abdul Gani Kasuba saat menyampaikan  Nota RAPBD tahun 2017 di aula Nuku DPRD provinsi Maluku Utara, Kamis (5/1).

Sebagai bentuk komitmen dan apresiasi terhadap keberlanjutan upaya percepatan pembangunan di daerah serta menindaklanjuti nota kesepakatan KUA-PPAS tahun 2017 pada rapat paripurna DPRD (23/12) lalu lanhutnya, dokumen APBD disusun dengan mempertimbangkan perkiraan perkembangan kondisi ekonomi makro provinsi Maluku Utara sampai tahun 2017. "Atas dasar pertimbangan ini, maka pemerintah daerah provinsi Maluku Utara mengalami pertumbuhan ekonomi pada 2017 sebesar 5 plus minus 1 persen," tuturnya.

Sementara inflasi ditahun 2017 diproyeksikan terkendali pada angka 54 persen. Ekspor ditargetkan sebesar US 37,5 juta dolar dan impor ditargetkan sebesar US 20 juta dolar serta PDRB per kapita atas dasar harga dirancang sebesar Rp. 23 juta. "Selanjutnya, secara umum daya serap SKPD sampai dengan 31 Desember 2016 mencapai kurang lebih 67 persen dari total belanja daerah," paparnya.

Meski demikian, hutang pihak ketiga pemerintah provinsi Maluku Utara bukannya menurun, malah tambah naik. Hutang tahun 2015-2016 tercatat sebanyak Rp485 miliar, pada tahun 2017  bertambah Rp200 miliar, sehingga totalnya mencapai Rp685 miliar lebih.

Kepala Inspektorat provinsi Maluku Utara Bambang Hermawan mengatakan, hutang pemerintah provinsi tahun 2015 belum dilunasi hingga tahun 2016. “Hutang tahun 2016 senilai Rp 485 miliar harus dibayarkan tahun ini,” kata Bambang kepada wartawan, Kamis (5/1).

Menurutnya, hutang pemerintah provinsi Maluku Utara tahun 2017 meningkat. Hutang itu tidak hanya pihak ketiga, tetapi juga proyek yang belum selesai dikerjakan yang akan disesuaikan pada 2017 ini. “Proyek tahun 2016 yang belum diselesiakan akan dianggarkan tahun ini untuk dituntaskan,” ujarnya.

Sesuai data audit BPK tahun 2016, hutang tahun 2015 tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah  (SKPD) sudah melunasi. Dari jumlah hutang yang ada,  didominasi enam SKPD yakni Diskominfo, Dinas PU, Dinas Kelauatan dan Perikanan (DKP), Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar), Dinas Sosial  dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. (ces)